JAKARTA, HARIAN DISWAY – Pemerintah Indonesia dan Japan International Cooperation Agency (JICA) menandatangani risalah pembahasan penilaian (Minutes of Discussion/MoD of Appraisal Mission).
Minutes of Discussion tersebut membahas proyek MRT Koridor Timur – Barat (East – West) untuk fase 1 tahap 1.
Penandatangan dilakukan pada Sabtu, 11 November 2023 di kantor Kemenhub, Jakarta.
Mewakili pemerintah Indonesia adalah Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal, Direktur Pendanaan Bilateral Bappenas Kurniawan Ariadi, Sekda Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setiono, dan Dirut MRT Jakarta Tuhiyat.
BACA JUGA:Progress 27,7 Persen, MRT Fase 2A Ditargetkan Beroperasi Bertahap tahun 2027 hingga 2029
Sementara pihak Jepang diwakili oleh Chief of Representative Indonesia Office JICA Mr. Yasui Takehiro.
Penandatanganan disaksikan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Penjabat (PJ) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono, dan The Deputy Chief of Mission, Embassy of Japan Mr. Nagai Katsuro.
Proyek MRT fase III akan kembali dilanjutkan pemerintah yang akan menghubungkan Balaraja-Cikarang-Foto/Dok/MRT Jakarta-
“Saya sangat berharap proyek MRT koridor Timur-Barat ini dapat berjalan dengan baik dan dapat selesai tepat waktu, sehingga dapat segera dinikmati oleh masyarakat,” ujar Menhub
Menhub menjelaskan, pembangunan transportasi massal MRT sesuai dengan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, yakni untuk meningkatkan jaringan transportasi massal dan jumlah penggunanya.
“Kita harus konsisten melaksanakan berbagai pembangunan transportasi massal perkotaan berbasis rel seperti MRT, LRT, dan KRL,” ujar Menhub.
BACA JUGA:Trans Jatim Sukses Jadi Andalan, Khofifah Gandeng Perusahaan Inggris Siapkan MRT
Lebih lanjut, Menhub menyambut baik partisipasi aktif pihak Jepang untuk turut membangun infrastruktur transportasi massal di Indonesia.
“Selain soft loan, diperlukan skema pendanaan kreatif lainnya untuk memenuhi kebutuhan yang belum bisa terpenuhi. Saya berharap kedepannya akan lebih banyak kerjasama yang terjalin antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang di sektor perkeretaapian,” tutur Menhub.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal menyebutkan bahwa setelah penandatanganan MoD ini, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) akan segera menyelesaikan kelengkapan administrasi dari proyek ini.