"Mengapa akhir-akhir ini kita bicara tentang jangan sampai ada kecurangan, jangan sampai ada ketidakadilan, jangan sampai ada manipulasi. Artinya ada suasana munculnya ketidakpercayaan hari ini," tambahnya.
Karena itu, Anies Baswedan menegaskan, jika pasangan AMIN mendapat kepercayaan untuk memimpin Indonesia, maka hal yang perlu dilakukan adalah mengembalikan kepercayaan rakyat kepada negara. Dengan memastikan yang benar adalah benar, dan yang salah pasti salah. "Inilah esensi perubahan," tegas Anies.
Perubahan, kata Anies, akan mengembalikan kepercayaan kepada negara. Mengembalikan kepercayaan kepada pemerintah.
BACA JUGA: Anies Perjuangkan Akses KPR Untuk Semua Keluarga Indonesia, Terutama Pekerja Informal.
Juga mengembalikan kepercayaan kepada institusi-institusi yang menjalankan kepentingan rakyat. Serta mengembalikan kepercayaan itu adalah perubahan.
"Bila saya dan Gus Imin nantinya diberikan kewenangan, mungkin kita tidak bisa menyelesaikan seluruh masalah," kata Anies.
ANIES Baswedan hadiri deklarasi Garda Matahari, ingin kembalikan kepercayaan rakyat kepada negara.-Anies Baswedan for Harian Disway-
"Tapi satu hal yang pasti, kami akan katakan yang benar adalah benar. Dan salah adalah salah. jangan dicampur adukkan," lanjut mantan Menteri Pendidikan di era Presiden Joko Widodo itu.
BACA JUGA :Anies Dorong Anak Muda Terjun Politik: Jangan Hanya Urun Angan, Tapi Harus Turun Tangan
BACA JUGA: Hadiri Rakernas LDII, Anies Titip Kembangkan Manusia dengan Kompetensi Abad 21
Anies Baswedan memandang, 2024 bakal menjadi merupakan tahun yang krusial. Ketika rakyat menentukan pilihannya, dan semua harus menghormati pilihan rakyat.
Cara menghormati pilihan rakyat adalah dengan memberikan kebebasan yang sesungguhnya bagi rakyat untuk menentukan pilihan.
"Itulah cara menghormati rakyat. Kenapa? Karena merekalah yang memiliki kekuasaan," kata Anies.
"Kekuasaan itu di tangan Allah. Tapi kemudian lewat permusyawaratan rakyat (MPR, Red), maka kewenangan diberikan," paparnya.
"Yang diberikan bukan kekuasaan. Yang diberikan adalah kewenangan kekuasaan di tangan rakyat. Otoritasnya, kewenangannya untuk menjalankan kekuasaan itu diserahkan lewat proses pemilu," pungkasnya. (*)