JAKARTA, HARIAN DISWAY - M. Choirul Anam, Direktur Juru Kampanye Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, mengangkat isu kepongahan kekuasaan menjelang Pemilihan Umum 2024.
Dalam sebuah diskusi media bertajuk Gerakan Intelektual Kampus dan Netralitas Presiden beserta Aparatur Negara dalam Pemilu 2024 di Jakarta, Senin, 5 Februari 2024, Anam menilai fenomena politik saat ini mencerminkan kekuasaan yang pongah.
Menurut Anam, meskipun mahasiswa, masyarakat sipil, dan guru besar telah bergerak aktif, kekuasaan tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menghentikan penyalahgunaan kekuasaan.
Sebaliknya, kekuasaan malah semakin menonjolkan siapa yang berkuasa di negeri ini.
Contoh nyata dari kepongahan ini, kata Anam, dapat ditemui dalam distribusi instrumen bantuan sosial (bansos).
BACA JUGA:TPDI Desak KPU Diskualifikasi Gibran, Civitas 47 Kampus Sudah Bergerak
BACA JUGA:Ganjar Pranowo: MK dan KPU Langgar Etika, Apa yang Kita Banggakan di Proses Pemilu ini?
Meskipun bansos seharusnya dibagikan berdasarkan kebijakan negara, namun kekuasaan memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi.
Kepongahan tersebut bahkan meresap hingga ke tingkat desa, dengan distribusi bansos yang tidak sesuai aturan dan tidak transparan.
Anam menegaskan bahwa penyalahgunaan kekuasaan ini tidak hanya terbatas pada distribusi bansos, melainkan juga mencakup tindakan yang merusak tata kelola pemerintahan dan mempengaruhi birokrasi.
Birokrat yang kritis diintimidasi, meskipun kekuasaan mengimbau netralitas.
"Fenomena ini mencerminkan ketidaknetralan kekuasaan, bukan hanya dalam membagi bansos, tetapi juga dalam upaya merusak tatanan dan tata kelola negara yang baik," ujar Anam.
Anam juga menyoroti perubahan dinamika pergerakan dari mahasiswa ke guru besar. Menurutnya, jika mahasiswa dan guru besar bersatu, hal ini mengingatkan pada sejarah gerakan di beberapa negara Amerika Latin.
BACA JUGA:BREAKING NEWS! DKPP Nyatakan Ketua KPU Hasyim Asy'ari Melanggar Kode Etik Karena Loloskan Gibran
BACA JUGA:Minta Jokowi Netral di Pemilu, 44 Guru Besar ITS Nyatakan Bukan Partisan