"Dengan kata lain, hanya sebagian pasal dalam UU DKI Jakarta yang akan dicabut, bukan keseluruhan UU-nya," lanjutnya.
Dini juga menjamin bahwa pemerintah akan berusaha untuk menjaga agar rentang waktu antara penerbitan Keputusan Presiden dan pengesahan RUU DKJ tidak terlalu jauh.
"Tetapi, tentu saja pemerintah akan mengatur timing yang tepat, sehingga tidak akan ada jarak waktu yang terlalu besar antara penerbitan Keputusan Presiden tentang IKN dan pengesahan RUU DKJ, agar semua proses dapat berjalan dengan lancar," tambahnya. (*)