HARIAN DISWAY - Pemerintah secara tegas menyatakan komitmennya untuk meminimalisir emisi karbon dengan beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan.
Selaras dengan komitmen tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Kementerian Keuangan siap untuk menyediakan berbagai kerangka kebijakan pendanaan yang efektif.
Pernyataan tersebut disampaikan Sri Mulyani dalam keynote speech-nya pada High-Level Event dengan tema Navigating the Mid-transition Period of the Low-Carbon Shift: the Critical Role of Finance Ministries di Brookings Institution, Washington pada Senin, 16 April 2024.
Sri Mulyani dalam keynote speech-nya pada High-Level Event dengan tema Navigating the Mid-transition Period of the Low-Carbon Shift: the Critical Role of Finance Ministries di Brookings Institution, Washington pada Senin, 16 April 2024.-Andi Al Hakim-Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Lebih jelas, salah satu srikandi Indonesia itu menyebut bahwa Kemenkeu memiliki peran penting dalam mengembangkan berbagai instrumen kebijakan mengenai mekanisme pendanaan untuk sektor swasta maupun filantropi.
Dilain sisi, ia juga menyampaikan kemungkinan hambatan yang akan terjadi dalam realisasi kebijakan kedepannya. Terlebih, transisi energi ini tidak hanya melibatkan kepentingan politis, namun juga sosial.
“Dengan lebih dari 100 ribu pulau dan 270 juta penduduk, kompleksitas ini menjadi semakin nyata bagi Indonesia,” jelasnya.
BACA JUGA: Pertamina Ungkap Kontribusi Tekan Emisi Karbon Lewat NBS, Ini Penjelasannya
Salah satu srikandi Indonesia, Sri Mulyani, saat menghadiri High-Level Event dengan tema Navigating the Mid-transition Period of the Low-Carbon Shift: the Critical Role of Finance Ministries di Brookings Institution, Washington pada Senin, 16 April 2024.-Andi Al Hakim-Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Menurut alumnus Universitas Indonesia itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kompleksitas yang ada demi menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil di angka 5 persen pada masa transisi.
Oleh karena itu, ia berharap pihak-pihak yang nantinya terlibat meliputi kementerian, pemerintah daerah, sektor swasta, antar pemerintah, hingga internasional dapat melakukan kolaborasi dengan sinergi yang positif.
“Harus diupayakan bersama-sama, baik di tingkat Indonesia, regional, hingga global,” tegas Sri Mulyani.
BACA JUGA: Jokowi Hadiri KTT ASEAN-Australia, Bahas Isu Energi Hingga Palestina