Beberapa menteri pimpinan parpol koalisi 02 disebut-sebut menjadi korban political hostage (sandera politik). Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan menjadi contoh kasus political hostage itu. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ialah contoh political hostage versi regional.
Peristiwa itu menjadi makin dramatis karena ternyata barter politik dukungan itu tidak memberikan jaminan keamanan. Hanya beberapa saat setelah coblosan usai, Muhdlor langsung ditersangkakan.
Ada dua sinyal keras yang terlihat. Pertama, barter politik belum tentu menjamin keaamanan. Kedua, mereka yang selama ini menjadi pendukung 02 harus siap-siap menerima kejutan.
BACA JUGA: Jadi Tersangka KPK, Gus Muhdlor Dipecat PKB
BACA JUGA: Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka di KPK, Bupati Sidoarjo Hat-trick Tersandung Kasus Korupsi
Salah satu yang harus waspasa ialah Khofifah. Sebab, sebentar lagi dia bakal running periode kedua. Karena itu, dia harus mengantisipasi manuver politik seperti yang dialami Muhdlor.
All politics is local. Sebelum Jokowi diributkan karena membangun dinasti politik, Gus Ali sudah terlebih dahulu melakukannya.
Ia menjadi salah satu power broker paling kuat di Jatim sehingga calon yang di-endorse selalu menang.
Gus Ali menggusur dominasi Saiful Ilah, mantan bupati Sidoarjo dua periode yang sekarang menjadi pesakitan KPK.
BACA JUGA: Gus Muhdlor Jadi Tersangka, Warga Sidoarjo Kecewa
BACA JUGA: Meski Sudah All In, Gus Muhdlor Tetap Jadi Tersangka, Diduga Nikmati Aliran Uang
Political episentrum di Sidoarjo dulu berpusat di pendopo dengan Saiful llah sebagai godfather. Tapi, dalam lima tahun atau sepuluh tahun terakhir, episentrum bergeser ke Bumi Sholawat dengan Gus Ali sebagai godfather.
Namun, ada political curse alias kutukan politik yang selalu dialami bupati Sidoarjo. Tiga bupati terakhir menjadi korban kutukan politik dan harus duduk sebagai pesakitan.
Kasus Muhdlor ini akan menjadi ujian kesaktian Gus Ali. Ia dikenal cerdik dan punya jaringan kuat. Akankah kali ini kasus Muhdlor menjadi political demise alias kejatuhan politik bagi dinasti Bumi Sholawat? Kita tunggu. (*)