"Backlog kita untuk kepemilikan 9,9 juta, backlog untuk rumah tidak layak huni ini 2,6 juta, sedangkan pertumbuhan rumah tangga baru sebanyak 800 ribu per tahun. Sementara jumlah ASN sendiri sekitar 4,4 juta dan yang belum memiliki rumah 1,8 juta," jelas Menteri Basuki.
Basuki menjelaskan bahwa negara sudah mengakomodir subsidi terkait perumahan masyarakat. Ini seperti melakukan 10 tahun FLPP dengan dana Rp 105 triliun dan menarik uang negara hingga hampir Rp 300 triliun.
Tetapi, dari jawaban yang diberikan Basuki, para anggota DPR masih belum puas dengan jawabannya.
Ketua Komisi V DPR Lasarus menyarankan untuk dilakukan agenda rapat khusus yang membahas mengenai Tapera ini.
Ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan mekanisme Tapera dan lain-lainnya perlu dibahas dalam rapat ini. Melalui rapat khusus ini diharapkan bisa membedah dan menjawab pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh masyarakat. (*)
Penulis: Mochammad Alwi Hidayat, Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, Peserta Magang MBKM Harian Disway.