HARIAN DISWAY - Kondisi di Israel sedang genting. Netanyahu harus menangani Hizbullah yang mengusik Israel dengan merilis video klaim pemerintah AS lambat mengirimkan bantuan.
Sejak mencuatnya aksi 7 Oktober 2023 di Palestina, Hizbullah berkomitmen turun langsung untuk membela Hamas dalam menghadapi Israel.
Terhitung hampir setiap hari Hizbullah siap sedia dengan segala peralatan tempur untuk turut melawan Negara Yahudi tersebut.
Akhir-akhir ini, Hizbullah memutuskan untuk melayangkan serangan yang lebih jauh di wilayah Israel utara seraya mengancam infrastruktur sensitif di kota besar Haifa.
Tercatat dalam Times of Israel bahwa pertempuran Israel dan Hizbullah di perbatasan telah menewaskan 10 warga sipil Israel serta 15 tentara dan cadangan IDF.
BACA JUGA:Boikot Produk Israel: Aktivis Palestina Rilis Daftar Substitusi yang Aman Dikonsumsi
BACA JUGA:Prabowo Ajak Pemerintah Negara-negara Lain Desak Israel Hentikan Serangan ke Gaza
Untuk menghadapi hal tersebut, Benjamin Netanyahu "terpaksa" merilis video pendek lewat YouTube @IsraeliPM yang mengungkap kekecewaannya pada Amerika Serikat (AS) atas keterlambatan pengiriman senjata.
Melalui video berdurasi 49 detik itu, Netanyahu ingin lebih mendesak AS karena tak kunjung menggubris beberapa usaha desakan yang sebelumnya sudah dilakukan Israel.
“Setelah berbulan-bulan tidak ada perubahan dalam situasi ini, saya memutuskan untuk mengungkapkannya secara terbuka," ujar PM Israel dalam rapat kabinet pada Minggu (23/6) lalu.
Video tersebut justru tuai kontroversi dari pemerintahan Netanyahu sendiri. Pihaknya merasa heran dan seolah tak tahu atas apa yang dibicarakan perdana menterinya.
Sumber pertahanan Israel juga menyayangkan hal tersebut. Mereka menilai bahwa dengan merilis video desakan untuk AS justru akan merusak hubungan Israel dengan AS, terlebih pada kondisi Israel saat ini.
Menanggapi hal tersebut, Gedung Putih menolak dengan tegas tuduhan Netanyahu. Mereka menjelaskan bahwa pihaknya hanya menahan sebuah bom berat, sedangkan pengiriman barang lainnya tetap dikirim seperti biasa.
“Kami telah menegaskan posisi kami mengenai hal ini berulang kali, dan kami tidak akan terus menanggapi pernyataan politik Perdana Menteri," ujar seorang pejabat Gedung Putih.
Sebagai solusi, AS menjadwalkan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Gallant di Washington minggu ini.