200 Ribu Yahudi Ultra-Ortodoks Demo Tolak Wajib Militer di Yerusalem

200 Ribu Yahudi Ultra-Ortodoks Demo Tolak Wajib Militer di Yerusalem

Pria-pria Yahudi Ultra-Ortodoks berkumpul di Jembatan Chords selama protes 'Million Man' menentang wajib militer militer Israel di Yerusalem.--Al Jazeera

HARIAN DISWAY - 200.000 penganut Yahudi ultra-Ortodoks turun ke jalanan Yerusalem dan menentang kebijakan wajib militer yang diterapkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Ratusan ribu demonstran yang sebagian besar berpakaian jas dan topi hitam tradisional membawa spanduk menentang wajib militer pada Kamis, 30 Oktober 2025.

BACA JUGA:100 Ribu Demonstran Jerman Dukung Palestina: Hentikan Ekspor Senjata ke Israel!

Polisi Israel juga mengerahkan water canon untuk membubarkan para demonstran. Beberapa perusuh sempat melemparkan batu ke arah polisi setempat.

Setidaknya 2.000 polisi Israel dikerahkan untuk menertibkan aksi demonstrasi tersebut.

Melansir media The Times of Israel, 74 demonstran mengalami luka-luka dan memerlukan perawatan medis. Setidaknya 3 polisi terluka. 

Kemudian, seorang remaja tewas dalam demonstrasi setelah jatuh dari bangunan di samping lokasi demonstrasi.

“Saat ini, orang-orang yang menolak mendaftar wajib militer akan dibawa ke penjara militer,” ujar Shmuel Orbach, salah satu demonstran.

“Kita adalah negara Yahudi. Anda tidak bisa melawan warga Yahudi di negara Yahudi, itu tidak akan berhasil,” tambahnya.

BACA JUGA:Terowongan Israel Ancam Fondasi Masjid Al-Aqsa


Pria-pria Yahudi Ultra-Ortodoks berkumpul di Jembatan Chords selama protes 'Million Man' menentang wajib militer militer Israel di Yerusalem.--Al Jazeera

Selama puluhan tahun, Israel menerapkan salah satu kebijakan wajib militer paling ketat di dunia. Penganut ultra-Ortodoks selama ini mendapat pengecualian dari wajib militer.

Tepatnya pada tahun 1948, ketika komunitas ultra-Ortodoks masih sangat kecill, pria yang mengabdikan diri untuk mempelajari teks-teks suci Yahudi diberikan dispensasi.

Namun, banyak warga Israel yang menilai kebijakan tersebut tidak adil karena beban pertahanan negara hanya ditanggung kalangan non-Ortodoks.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: