SURABAYA, HARIAN DISWAY - Maraknya praktik juru parkir (jukir) liar masih menjadi pekerjaan yang harus segera dituntaskan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pun memberikan waktu satu minggu kepada Dinas Perhubungan (Dishub) untuk serius membenahi parkir liar di Kota Pahlawan.
“Berulang kali saya bicara, jangan ada parkir liar di Surabaya. Saya beri kesempatan seminggu buat perubahan, terutama kadis dan kabid," ujar Eri dalam sambutan apel pagi di Balai Kota Surabaya, Selasa, 16 Juli 2024.
"Hargai pasukan di bawah, berikan apa yang dia mau dengan catatan untuk keamanan lalu lintas parkir,” imbuhnya.
BACA JUGA:Belum Diresmikan, Jukir Liar Kawasan Kota Lama Surabaya Sudah Bikin Pusing
Keberadaan jukir liar di Kota Surabaya dinilai membuat warga resah. Warga juga merasa dirugikan karena kerap kali dipatok tarif lebih tinggi dari tarif aslinya.
Terlebih di tempat-tempat wisata. Seperti yang baru-baru ini terjadi di wisata Kebun Binatang Surabaya (KBS), sang jukir liar mematok tarif parkir mobil seharga Rp 35 ribu rupiah.
Oleh karena itu, Eri menegaskan bahwa petugas dishub harus berani menindak tegas. Terutama bila menemukan adanya titik parkir di luar 1.388 titik parkir yang terdaftar (resmi).
"Kalau ada titik parkir di luar itu berarti harus dilakukan pengawasan, misalnya sudah ada tanda S dicoret tapi tetap parkir berarti itu parkir liar dan harus ditindak tegas oleh petugas dishub," ucap Eri.
Ribuan petugas Dinas Perhubungan (Kota Surabaya) ikuti apel pagi di halaman Balai Kota Surabaya, Selasa, 16 Juli 2024.-Humas Pemkot Surabaya-
Menurut Eri, jajaran Dishub Surabaya tidak bisa bekerja masing-masing. Untuk itu, perlu kerjasama tim dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan persoalan parkir liar dan kemacetan lalu lintas.
"Untuk apa petugas Dishub berdiri di pinggir jalan kalau tidak melakukan apa-apa. Atur lalu lintasnya, buat rekayasa lalu lintas supaya tidak macet," serunya.
Lebih lanjut, mulai hari ini, Eri menegaskan tidak ada petugas dishub yang bekerja dari kantor. Artinya, semua harus turun ke lapangan, termasuk kadis dan kabid.
"Kerja bukan cari muka, kerja bukan cari perhatian pimpinan. Turun semuanya jangan di kantor ndekem ae (berdiam saja)," tegasnya.
Eri akan membuat grup khusus dengan para petugas dishub. Grup ini dibuat guna memantau kinerja mereka dalam menyelesaikan persoalan di lapangan.