Semakin banyak jumlah suara yang diperoleh, maka semakin besar potongan perbulannya. Bahkan, biasanya masih ditambah potongan sepulang kunjungan kerja (kunker).
BACA JUGA:Anggota DPRD Kota Pasuruan 2024 Dilantik Agustus, Golkar Isyaratkan Sosok Ini Bakal Ketua DPRD
"Untuk setoran wajib perbulan kami diminta bisa sampai Rp 3-5 juta. Masih ada lagi potongan jika ada kunjungan dari DPP," ulas anggota dewan yang namanya minta untuk tidak ditulis itu.
Sayangnya, dengan setoran parpol yang cukup besar itu tidak ada transparansi. Tak ada yang tahu ke mana dan untuk apa saja pengeluaran tersebut.
"Tidak jelas untuk apa potongan rutin itu. Tidak ada transparansi aliran keluarnya," imbuhnya.
Untuk jumlah pinjaman yang bisa diambil anggota DPRD Kota dan Kabupaten Pasuruan maksimal Rp 1 miliar dengan tenor kredit bisa sampai 5 tahun.
BACA JUGA:Gus Ipul Sering Berpakaian Nyentrik Saat Paripurna, DPRD Kota Pasuruan Protes
BACA JUGA:Sidang Paripurna DPRD Kota Pasuruan Diwarnai Molor 2 Jam dan Hanya Satu Pimpinan Yang Hadir
Namun, ada juga anggota DPRD yang memilih tidak mengambil pinjaman tersebut.
Menurutnya, dengan sistem at cost dalam kunker saat ini, akan menjadi beban juga bagi para wakil rakyat tersebut.
Berbeda dengan sistem lumpsum yang mana pengembalian dana saat kunker lebih cepat dan bebas. Sistem at cost hanya mengembalikan pengeluaran dengan disertai bukti.
BACA JUGA:DPRD Kota Pasuruan: Kurangi Bikin Event, Duitnya untuk Pembangunan Saja!
BACA JUGA:Plafon Kantor DPRD Kota Pasuruan Ambrol, Dewan Malah Menganggarkan Rp 1,9 M untuk Wall Video
"Saya tidak berani ambil pinjaman bank ya. Sistem kunkernya kembali at cost ini menjadikan harus pintar-pintar mengelola keuangan. Kalau gaji dan tunjangan habis untuk bayar bank dan setoran ke parpol. Lalu, dari mana sumber pemasukannya," keluh sumber tersebut.
Posisi pimpinan DPRD Kota Pasuruan periode 2024-2029 mengalami perubahan-Prokopim Kota Pasuruan -