HARIAN DISWAY - Pergantian menteri sosial dari Tri Rismaharini ke Saifullah Yusuf alias Gus Ipul pada pekan lalu itu bukanlah perombakan (reshuffle) terakhir Kabinet Indonesia Maju.
Hal tersebut dipastikan oleh Presiden Joko Widodo. Bahwa akan ada reshuffle lagi dalam waktu dekat. Padahal, Jokowi akan lengser pada 20 Oktober. Masa jabatannya tersisa 29 hari lagi.
Baru Dilantik jadi Mensos, Segini Harta Kekayaan Gus Ipul -Setpres-
“Masih dalam proses (reshuffle kabinet),” ujar Jokowi usai menerima kehadiran Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu, 21 September 2024.
Kali ini untuk mengisi kursi Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang resmi mengundurkan diri per Minggu, 22 September 2024. Beberapa pekan terakhir, kursi sekretaris kabinet digantikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebagai pelaksana tugas (Plt).
BACA JUGA:Gus Ipul, Menteri 50 Hari
BACA JUGA:Gus Ipul Berpeluang Gabung Kabinet Prabowo
Sebagai kader PDI Perjuangan, Pramono memutuskan mundur setelah mendapat tugas dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Yakni untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2024.
Seperti diketahui, setelah berpamitan dengan pegawainya, Pramono terharu kerena merasa dekat dengan seluruh stafnya selama dua periode menjabat.
“Dan memang saya bekerja untuk memberi hati dan juga sekaligus untuk mengubah paradigma yang ada," ujarnya kepada awak media di Jakarta pada Jumat, 20 September 2024.
BACA JUGA:Gus Ipul Dilantik Jadi Mensos, Kota Pasuruan Dipimpin Plt atau Pjs?
BACA JUGA:Respons Gus Ipul soal Peluang Jadi Mensos Lagi di Era Prabowo-Gibran
Menurutnya, Setkab kini telah menjadi lembaga yang sangat disegani dan dihormati. Terutama karena menjadi kantor pembantu presiden yang utama.
Selama dirinya menjabat, Pramono memastikan seluruh keputusan presiden bisa disampaikan secara baik ke menteri dan pejabat tinggi negara.
Pramono lantas membanggakan kultur kerja selama bekerja di lembaga tersebut. Salah satunya, ia mengklaim tidak pernah ada keterlambatan dan selalu disiplin dalam mengelola keuangan. Sebagaimana tertuang dalam opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).