BACA JUGA: Kemandirian Pesantren Tumbuh Jadi Penggerak Ekonomi Bangsa
BACA JUGA: Implementasi QRIS dan Inklusi Sistem Ekonomi Digital
Lagi-lagi, gangguan seperti pembajakan, konflik, atau blokade ekonomi rentan terjadi dan urgen bagi AS untuk mempertahankan stabilitas ekonomi AS. Tujuannya, perdagangan internasional bebas dari interupsi pihak-pihak tidak bertanggung jawab.
Begitu pun Jepang yang memiliki ketergantungan pada jalur laut untuk impor bahan mentah dan ekspor produk manufakturnya.
AL yang kuat membuat Jepang leluasa memastikan stabilitas di jalur-jalur perdagangannya tanpa terlalu besar bergantung pada negara lain untuk mengamankan perairan sekitar sekaligus mempertahankan posisi Tokyo sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia.
BACA JUGA: Pertumbuhan Ekonomi Jatim Terbaik di Pulau Jawa, Motor Penggerak Pembangunan Nasional
BACA JUGA: Senja Kala Kelas Menengah, Alarm Kontraksi Ekonomi Global
Setidaknya terdapat alasan-alasan utama negara-negara maju memiliki AL yang kuat.
Pertama, gabungan antara faktor sejarah, strategi geopolitik, dan kebutuhan ekonomi. Tiga elemen itu sejalan dengan visi suatu negara untuk meningkatkan proyeksi kekuatan global dan meningkatkan kehadirannya pada percaturan politik global.
Keberadaan armada kapal perang AS di berbagai kawasan strategis dunia, termasuk di Samudra Pasifik dan Hindia, secara mudah dipahami sebagai pengamanan kepentingan ekonomi melalui penanggulangan ancaman pada jalur-jalur perdagangan internasional.
Kedua, keunggulan teknologi dan infrastruktur menggerakkan dominasi industri maritim negara-negara maju. Kepemilikan atas kapal induk, kapal selam nuklir, dan teknologi pertahanan canggih membuat negara lain bergantung menjadi konsumen dari negara maju yang memiliki cetak biru agar dapat dibeli alutsistanya melalui berbagai skema.
SINERGI PENGAMANAN JALUR PERDAGANGAN DAN DAYA SAING EKONOMI
Dalam rangka menjaga rantai pasokan global yang stabil, pengamanan jalur perdagangan maritim oleh AL kuat merupakan agenda penting. Indonesia tentu tidak dapat luput mengawasi Selat Malaka, yang mengindikasikan peran sentralnya dalam memegang lebih dari 25 persen perdagangan global.
Alih-alih Indonesia, justru negara-negara seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan terus memantau situasi perairan itu dengan melakukan diplomasi militer dengan AL terdekat di kawasan seperti Singapura, Malaysia, dan Indonesia yang tergabung dalam Malaccan Strait Patrol (MSP).
Sedikit saja pembajakan hingga ketegangan geopolitik akan menimbulkan dilema keamanan pada jalur itu dan membuat biaya perdagangan makin bengkak karena risiko yang lebih tinggi.
Selain aspek kerentanan keamanan dan efek dominonya pada ongkos logistik yang membengkak, pengamanan jalur laut memiliki kaitan langsung dengan investasi asing.