PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2024 menunjukkan adanya pengabaian terhadap isu lingkungan hidup. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur telah menetapkan tiga kali debat dengan tema yang mencakup pendidikan, kesehatan, kependudukan, kedaulatan pangan, ekonomi, infrastruktur, serta hukum dan hak asasi manusia (HAM).
Namun, tidak ada satu pun tema yang secara eksplisit membahas persoalan lingkungan hidup. Padahal, isu lingkungan hidup bersifat interseksional dan berhubungan erat dengan semua tema tersebut, termasuk pangan, ekonomi, serta HAM.
Hak atas lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian integral dari hak asasi manusia karena menyangkut kehidupan berkelanjutan, akses terhadap pangan, air, udara bersih, hingga permukiman layak.
BACA JUGA: Stikosa AWS Photo Week 2023: Isu Lingkungan Tersaji dalam Bingkai Visual
Ketiadaan isu lingkungan dalam agenda pilgub itu menimbulkan kekhawatiran bahwa para calon gubernur tidak memiliki komitmen kuat terhadap persoalan-persoalan lingkungan yang terus memburuk. Jika kita melihat kondisi Jawa Timur, persoalan lingkungan hidup seharusnya menjadi perhatian utama.
Masalah seperti darurat sampah, krisis iklim, dan ketahanan pangan adalah isu nyata yang dialami masyarakat setiap hari. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menunjukkan bahwa Jawa Timur menghasilkan sekitar 11.385 ton sampah per hari atau sekitar 4,1 juta ton per tahun.
Selain itu, deforestasi di provinsi tersebut mencapai angka 50.000 hingga 100.000 hektare per tahun, yang menyumbang sekitar 25 juta ton emisi karbon. Krisis iklim yang memicu bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, serta kebakaran hutan makin meningkat.
BACA JUGA: Isu Lingkungan Jadi Tema Debat Capres-Cawapres, Ada Opsi Digelar di Luar Jakarta
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa sekitar 70 persen bencana di Indonesia selama 2023–2024 dipicu perubahan iklim.
Meski tiga tema debat pilkada memiliki kaitan dengan isu lingkungan, absennya pembahasan eksplisit tentang lingkungan hidup menimbulkan kekhawatiran akan komitmen para calon kepala daerah dalam menangani masalah itu.
Hal tersebut juga mencerminkan lemahnya perhatian pemerintah daerah terhadap isu lingkungan selama beberapa tahun terakhir.
MEMPERTANYAKAN KOMITMEN CALON KEPALA DAERAH
Hubungan antara politik, kebijakan, dan persoalan lingkungan sangat erat. Soemarwoto (1983) dalam bukunya, Ekologi, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan, menegaskan bahwa keberlanjutan hanya dapat dicapai melalui kebijakan yang mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan hidup. Pembangunan tanpa memperhatikan aspek lingkungan akan mengarah pada degradasi sumber daya alam yang parah.