HARIAN DISWAY - Presiden terpilih Prabowo Subianto diminta untuk menentukan calon menteri atau wakil menteri yang berasal dari buruh. Karena itu Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengusulkan.
Mirah berharap kepada Subianto di sisa waktu penetapan menteri pada 21 Oktober 2024 mendatang bahwa perlu adanya perwakilan dari buruh atau mengerti terkait persoalan buruh yang bergabung dalam jajaran pembantu Prabowo.
“Hal itulah yang kami soroti dan terutama khusus untuk tenaga kerja atau pekerja atau buruh, kami berharap ini masih ada waktu. Kami menilai hal itu sangat penting diambil oleh presiden terpilih," kata Mirah, Jumat, 18 Oktober 2024.
BACA JUGA: Prabowo di HUT Partai Buruh: Dunia dalam Ketegangan, Mari Bersatu
Susunan kabinet menteri menurut Mirah haruslah ideal. Sejauh ini para tokoh yang telah dipanggil untuk menduduki jabatan menteri hingga calon kepala badan masih didominasi unsur partai politik (parpol).
Maka perlu menggaet para tokoh yang mengerti isu yang dipermasalahkan oleh para buruh agar kabinet menteri mendatang menjadi ideal. Dirinya menilai calon menteri dan wakil menteri saat ini tidak ada yang kompeten berbicara masalah isu buruh.
"Seharusnya Pak Prabowo menunjuk orang yang berkompeten atau memang punya kompetensi terkait dengan dunia ketenagakerjaan,” katanya. Diketahui, para buruh akan melakukan aksi mogok nasional pada November 2024.
BACA JUGA: 5 Tokoh yang Memperjuangkan Hak-hak Buruh Indonesia, dari Marsinah hingga Widji Thukul
Disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal terkait persoalan buruh yang diungkapkan lewat mogok nasional tersebut. Aksi yang diorganisir oleh serikat serikat buruh bukan partai politik.
Buruh akan melakukan demonstrasi 7 hari berturut-turut mulai Kamis, 24 Oktober 2024. Hal itu disampaikan Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal saat konferensi pers secara daring. --iStockphoto
Aksi dilakukan sebagai bentuk perjuangan buruh untuk mendapatkan gaji yang layak. Lebih dari itu juga pencabutan Omnibus Law (UU Cipta Kerja). "Ini adalah unjuk rasa nasional yang dilakukan di luar pabrik. Bukan di dalam tempat kerja," katanya.
"Karena kami tidak sedang berunding dengan perusahaan terkait upah minimum. Isu ini adalah perjuangan melawan Omnibus Law (UU Cipta Kerja) yang mempengaruhi seluruh pekerja di Indonesia," kata Said Iqbal.
BACA JUGA: Akhir Oktober, Buruh Siap Gelar Aksi Besar-besaran untuk Tuntut Keadilan Upah dan Kesejahteraan
Mirah dengan tegas mengungkapkan dirinya tidak yakin pemerintah mendatang akan mampu menyelesaikan permasalahan buruh. Isu terkait buruh harus disuarakan. "Kami tetap akan menuntut kerja-kerja para menteri," kata Mirah.
"Mereka yang memperhatikan nasib para buruh dan pekerja. Agar nasib para pekerja dan keluarganya benar-benar sejahtera," lanjut Mirah. Mirah bersama para buruh akan terus memantau program kerja pemerintah.