Akhir Oktober, Buruh Siap Gelar Aksi Besar-besaran untuk Tuntut Keadilan Upah dan Kesejahteraan

HARIAN DISWAY - Gerakan buruh di Indonesia kembali memanas dengan rencana aksi besar-besaran yang digelar pada 24 hingga 31 Oktober 2024. Dipimpin oleh berbagai serikat pekerja, termasuk Partai Buruh.

Aksi ini merupakan respons terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak memihak kepentingan pekerja, khususnya terkait upah minimum dan kondisi kerja. Para buruh berencana untuk turun ke jalan di berbagai kota besar.

Termasuk Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan. Menurut keterangan dari Partai Buruh, aksi ini akan melibatkan ribuan pekerja dari berbagai sektor, mulai dari manufaktur, jasa, hingga sektor informal.

BACA JUGA: Luluk-Khofifah Fokus Pendidikan, Risma Perhatikan Kesejahteraan Buruh

Salah satu pemimpin Partai Buruh menyatakan bahwa aksi ini tidak hanya akan berfokus pada tuntutan kenaikan upah minimum, tetapi juga mencakup isu-isu lain seperti perlindungan hak pekerja, dan perbaikan sistem jaminan sosial.

Juga penghapusan outsourcing yang tidak manusiawi. "Kami sudah terlalu lama dipinggirkan. Upah yang kami terima jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup," ungkap Ketua Serikat Pekerja Nasional Anwar Nugraha.

Dalam pernyataannya kepada media, Anwar menyebutkan bahwa pemerintah harus mendengarkan suara buruh dan memperbaiki kebijakan yang selama ini merugikan. Dalam aksi ini, para buruh mengajukan beberapa tuntutan utama kepada pemerintah.

BACA JUGA:Prabowo di HUT Partai Buruh: Dunia dalam Ketegangan, Mari Bersatu

Pertama, mereka menuntut kenaikan upah minimum yang dianggap tidak lagi relevan dengan kenaikan biaya hidup, terutama di wilayah perkotaan. Mereka juga mendesak pemerintah untuk merevisi kebijakan terkait sistem kontrak kerja.

Juga outsourcing yang mereka sebut sebagai perbudakan modern karena memberikan keuntungan besar kepada perusahaan sementara pekerja tetap berada dalam ketidakpastian. Kedua, para buruh meminta adanya reformasi.

Dalam sistem jaminan sosial yang dinilai tidak memberikan perlindungan yang cukup, terutama di sektor informal. Mereka menyoroti bahwa banyak pekerja yang tidak mendapatkan akses yang layak terhadap layanan kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, dan jaminan pensiun.

BACA JUGA: 5 Tokoh yang Memperjuangkan Hak-hak Buruh Indonesia, dari Marsinah hingga Widji Thukul

Meskipun aksi ini direncanakan berlangsung besar-besaran, pemerintah belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan buruh. Beberapa pengamat politik memprediksi bahwa pemerintah akan menghadapi dilema.

Yakni antara menenangkan kaum pekerja atau menjaga kestabilan ekonomi, terutama di tengah situasi perekonomian global yang sedang tidak stabil. Dari sisi pengusaha, sejumlah asosiasi bisnis telah menyatakan kekhawatiran.

Terhadap dampak aksi ini terhadap produktivitas. Dalam persiapan aksi ini, para buruh telah menggelar berbagai rapat dan konsolidasi di berbagai daerah. Mereka juga berencana untuk menggelar kampanye melalui media sosial.

BACA JUGA: Prabowo Ucapkan Selamat Hari Buruh, Doakan Makin Sejahtera dan Bersatu

Untuk menarik dukungan publik yang lebih luas. Salah satu pemimpin aksi mengungkapkan harapannya agar aksi ini berjalan damai dan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. "Kami berharap aksi ini bukan sekadar teriakan di jalan," katanya.

"Tetapi menjadi momentum perubahan nyata bagi para pekerja di Indonesia. Kami menuntut hak-hak kami sebagai warga negara yang telah berkontribusi besar bagi perekonomian negara ini," tambahnya.

Dengan meningkatnya ketegangan antara buruh, pemerintah, dan pengusaha, aksi ini diantisipasi sebagai salah satu gerakan buruh terbesar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

BACA JUGA: Pertama di Luar Pulau Jawa, Presiden Joko Widodo Resmikan Mayapada Hospital Nusantara di Ibu Kota Nusantara

Bagaimana pemerintah merespons tuntutan ini akan sangat menentukan arah hubungan industrial ke depan. (*)

*) Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Program MBKM Magang Harian Disway

Sumber: