HARIAN DISWAY - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berikan penjelasan mengenai pembentukan Satuan Pelayanan Gizi untuk dukung program makan bergizi gratis.
Hal itu ia ungkpakan saat mengadakan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hidayana membahas kerja sama strategis dalam rangka percepatan program swasembada pangan nasional.
Erick menyampaikan bahwa pertemuan kali ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Badan Gizi Nasional dalam mengimplementasikan program makan gratis.
BACA JUGA:Begini Alasan Menteri BUMN tentang Pergantian Direktur Utama dan Komisaris Pertamina
BACA JUGA:RUPS Kementerian BUMN Tetapkan Pergantian Direksi dan Komisaris Pertamina, Berikut Daftarnya
Ia juga menyebut salah satu poin utama yang dibahas adalah inisiatif pendirian Satuan Pelayanan (SP) Gizi yang dirancang untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
SP Gizi ditargetkan dapat melayani sekitar 3000 peserta dengan menyediakan makanan bergizi gratis sehari sekali atau lima kali seminggu, yaitu mulai Senin sampai Jumat.
"Program ini telah berjalan dalam bentuk pilot project di Magelang dan menunjukkan potensi positif dalam meningkatkan gizi masyarakat," ucap Erick.
Dukungan penuh pada program itu akan menekankan pentingnya peran BUMN dalam membangun ekosistem yang terintegrasi guna mendukung operasional SP Gizi.
Menurut Erick, sinergitas antara Kementerian BUMN, BUMN, dan Badan Gizi Nasional merupakan hal yang fundamental dalam mencapai target swasembada pangan.
"Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat memastikan distribusi pangan bergizi yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia," sambung Erick.
BACA JUGA:Skema Program Makan Bergizi Gratis Diungkap Oleh Ahli Gizi Nasional
BACA JUGA:KKP Pastikan Mutu Produk Perikanan Untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis
Setidaknya, lanjut Erick, pembentukan SP membutuhkan dana investasi sekitar Rp 3 miliar hingga Rp 5 miliar dari APBN.
SP Gizi juga akan bekerja sama dengan BUMN, TNI, serta kontribusi Bumdes dan pihak swasta.