SURABAYA, HARIAN DISWAY- Berbagai cara dilakukan dalam menyadarkan masyarakat terkait penolakan terhadap reklamasi Surabaya Waterfront Land (SWL). Salah satunya dilakukan oleh Forum Masyarakat Madani Maritim, yang pada Senin, 16 Desember 2024. Mereka memberikan sejumlah dokumen tentang penolakan SWL saat rapat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang turut mengundang PT Granting Jaya sebagai salah satu peserta.
Seperti yang dijelaskan oleh Heroe Budiarto selaku koordinator umum, jika rapat tersebut membahas PSN dan PKKPRL kegiatan Water Front Land terkait RT RW Provinsi Jawa Timur di Hotel Grand Swiss Darmo. Acara tersebut mengundang 13 pejabat serta PT Granting. Tanpa mengundang warga
"Kami curiga, ada main mata antara pejabat yang diundang dengan PT Granting Jaya. Maka kami perlu memberikan dokumen dokumen penolakan kepada semua instansi diundang," jelasnya saat dikonfirmasi, Rabu, 18 Desember 2024.
BACA JUGA:Forum Masyarakat Madani Maritim Deklarasi Tolak Proyek SWL
BACA JUGA:Atas Kemanusiaan, PD Muhammadiyah Surabaya Dampingi Warga Tolak Proyek SWL
Hal itu dilakukannya agar orang-orang yang menerima memperoleh informasi yang seimbang, bukan hanya dari pihak PT Granting Jaya saja. Di mana ia menyebut ada perbandingan jumlah daerah terdampak dari milik PT Granting dengan milik warga.
"Kalau berdasar survei kami ada ada 10 kelurahan, di empat kecamatan yang akan terdampak. Angka itu berbeda yang disampaikan PT Granting yang hanya tujuh kelurahan dan tiga Kecamatan saja," sebutnya.
Selain itu, ia menjelaskan dalam dokumen penolakan tersebut berisi dampak-dampak yang akan terjadi jika proyek tersebut direalisasikan, serta tanda tangan warga yang menolak adanya proyek reklamasi SWL tersebut.
"Kalau dihitung tapi belum semuanya, ada 600 warga yang menolak proyek ini," ucapnya.
Aksinya tak berhenti di situ, Heroe bersama relawan lainnya juga mendatangi Institut Teknik 10 Nopember Surabaya (ITS) untuk mengecam perilaku Prof Daniel M Rosyid yaitu dosen pengajar dari Teknik Kelautan yang ikut memihak PT Granting secara tidak independen.
"Ia mengaku dalam sebuah focus grup diskusi beberapa waktu lalu kalau usahanya yang membuka jalan bagi pengusaha semuanya dibiayai Granting,"ungkapnya.
Kedatangannya Fodum Masyarakat Madani maritim tersebut disambut baik oleh Prof. Agus Muhamad Hatta, Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerjasama, dan Kealumnian ITS. Di mana Wakil Rektor tersebut berjanji akan menindaklanjuti dari hasil rapat atau pertemuan mereka.
"Kita mengecam tindakan Prof Daniel karena sebagai akademisi yang harus berjalan di tengah-tengah, ini justru sangat memihak dan tidak independen," pungkasnya. (*)