Atas Kemanusiaan, PD Muhammadiyah Surabaya Dampingi Warga Tolak Proyek SWL

SURABAYA, HARIAN DISWAY- Proyek Surabaya Waterfront Land (SWL) yang menargetkan lahan seluas 1.148 hektare dengan bentangan wilayah dari Kenjeran (Surabaya Utara) hingga ke wilayah Rungkut (Surabaya Timur) tersebut, makin banyak pihak yang menolak.  

Salah satunya adalah Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Surabaya. Diwakili Ramadani Jaka Samudra selaku Ketua Majelis Lingkungan Hidup PD Muhammadiyah. Ia menjelaskan, keikutsertaannya dikarenakan banyak warga sekitar kampung Pasar Bulak yang melaporkan kekhawatiran mereka atas dampak buruk proyek SWL. 

"Kami sendiri sudah komitmen untuk berpihak kepada kelompok lemah atau terpinggirkan, yaitu masyarakat pesisir dan otomatis kita akan membela jamaah kami, maka kami memutuskan untuk melebur ke masyarakat yang akan kehilangan mata pencahariannya," jelasnya. 

Ia menyebut, pihaknya telah menggelar kajian-kajian agama mengenai kerusakan lingkungan sebagai cara mengedukasi masyarakat, jika merusak lingkungan adalah bagian penistaaan terhadap ajaran Islam. 

"Respons warga, hampir seluruhnya menolak adanya reklamasi ini. Serta kami juga pernah menggelar pemberdayaan masyarakat berupa pembuatan pupuk organik dari cangkang kerang," ucapnya. 

BACA JUGA:Forum Masyarakat Madani Maritim Deklarasi Tolak Proyek SWL

BACA JUGA:Habis Revitalisasi Kota Lama, Terbitlah Surabaya Waterfront Land

Suasana kajian mengenai reklamasi ditinjau dari ekologi dan agama di 20 oktober 2024 di SD Muhammadiyah 9 Surabaya-Dok.pribadi-Dok.pribadi

Meski begitu, ia menyebut warga masih membutuhkan pendampingan terutama langkah-langkah yang harus dilakukan. Karena masyarakat sangat mudah dipengaruhi. Terutama dalam bahasa-bahasa akademik yang menjebak. 

"Seperti waktu lalu, kami bersama teman-teman lain mengedukasi warga dengan menonton film pendek bersama, berlanjut sarasehan dan pentas seni. Jadi kami menyadarkan masyarakat dengan kebudayaan lokal," jabarnya. 

Lebih lanjut, ia menjelaskan kepada Harian Disway jika sebenarnya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pada Januari awal memiliki rencana membuat proyek Surabaya Waterfront City, dengan tujuan meningkatkan ekonomi di masyarakat pesisir agar lebih tertata. 

"Dengan pembangunan area-area yang bisa jadi perputaran ekonomi di pesisir, tanpa membangun pulau. Itu warga setuju. Termasuk adanya hilirisasi produk perikanan," ujarnya. 

Namun di pertengahan rencana tersebut, justru yang muncul adalah Proyek Strategi Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land. Iaitu pembuatan pulau dan menunjuk PT Granting Jaya pihak swasta sebagai pengembang dari proyek tersebut. 

"Kita sempat ikut sosialisasi mereka, PT Granting menyebutkan bahwa anggaran proyek tersebut sebesar Rp 72 triliun dan tidak menggunakan APBN, namun investasi dari luar negeri," ungkap Rama nama panggilannya. 

Sumber: