BACA JUGA:Selain Yoon Suk-yeol, Ini Deretan Presiden Korea Selatan yang Terbelit Perkara
BACA JUGA:Presiden Korea Selatan Umumkan Darurat Militer, Tuduh Oposisi Merongrong Negara
Kritik terhadap Kepemimpinan Yoon
Yoon Suk Yeol, yang sebelumnya dikenal sebagai jaksa keras terhadap korupsi, menghadapi kritik luas atas kepemimpinannya selama menjabat. Deklarasi darurat militer yang diumumkannya pada Desember dianggap sebagai upaya terakhir untuk mempertahankan kekuasaannya di tengah tekanan politik yang meningkat.
“Langkah ini menunjukkan bahwa Yoon tidak mampu menghadapi tekanan politik secara konstitusional,” ujar seorang analis politik lokal. “Deklarasi darurat militer hanya memperburuk situasi politik dan meningkatkan ketidakpercayaan publik.”
Masa Depan Yoon di Tengah Kasus Hukum
Saat ini, Yoon menghadapi dua proses hukum besar: sidang Mahkamah Konstitusi terkait pemakzulannya dan penyelidikan kriminal atas tuduhan pemberontakan. Jika Mahkamah Konstitusi menyetujui pemakzulan, ia akan secara permanen dicopot dari jabatannya sebagai presiden. Sementara itu, penyelidikan kriminal dapat menghasilkan dakwaan formal yang berujung pada hukuman penjara.
Pengacaranya menyatakan bahwa Yoon tidak akan menghadiri sesi pemeriksaan pada Senin, 20 Januari 2025. Kantor Investigasi Korupsi (CIO) yang menangani kasus ini, mempertimbangkan opsi untuk memanggilnya secara paksa jika diperlukan.
Sebuah kendaraan (atas) yang membawa presiden Korea Selatan yang dilengserkan, Yoon Suk Yeol, meninggalkan kediamannya di Seoul pada tanggal 15 Januari 2025.-ANTHONY WALLACE / AFP-ANTHONY WALLACE / AFP
Penahanan Yoon Suk Yeol menjadi momen bersejarah dan kontroversial bagi Korea Selatan. Kasus ini tidak hanya menunjukkan kompleksitas politik dalam negeri, tetapi juga memberikan pelajaran penting tentang bagaimana seorang pemimpin bertanggung jawab atas tindakan mereka. Publik dan komunitas internasional akan terus mengamati perkembangan kasus ini dengan seksama. (*)