SURABAYA, HARIAN DISWAY – Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Timur menetapkan kuota jamaah haji reguler untuk tahun 1446 H/2025 M sebanyak 35.152 orang.
Kuota itu terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu jamaah urut porsi 33.035 orang, jamaah prioritas lansia 1.758 orang, pembimbing KBIHU 102 orang, dan petugas haji daerah (PHD) sebanyak 237 orang.
Meski daftar nama calon jamaah haji 2025 belum diumumkan secara resmi, masyarakat dapat mengeceknya secara mandiri melalui link kemenag.go.id.
Daftar nama yang sudah diumumkan akan dikirim ke Kantor Wilayah Kemenag Provinsi di seluruh Indonesia untuk ditindaklanjuti.
Kemenag Jatim memastikan bahwa seluruh layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berbasis online.
BACA JUGA:Pelunasan Biaya Haji 2025 Jamaah Reguler Dibuka 14 Februari 2025, Berikut Linknya!
BACA JUGA:Keppres Biaya Haji 2025 Sudah Terbit, Ini Besaran Biaya yang Harus Dibayar
Mulai dari pendaftaran hingga pengurusan dokumen, hampir semua prosesnya dilakukan secara digital. Langkah ini dinilai efektif, efisien, dan memberikan ketenangan bagi jamaah.
Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Jatim Muhammad As'adul Anam menegaskan, layanan online adalah sebuah keniscayaan di era keterbukaan saat ini.
”Tentu semua ingin memberikan layanan yang aman, nyaman, profesional, dan akuntabel dalam pelaksanaan ibadah haji. Urusannya dengan umat. Harus bikin tenang jamaah,” ujar Anam, Minggu, 16 Februari 2025.
Menurutnya, sistem digital yang telah lama diadopsi dalam penyelenggaraan haji, termasuk berbasis aplikasi android, sudah membawa hasil positif.
”Dengan transparansi, seluruh layanan harus terbuka dan akuntabel. Bahkan jika terjadi masalah, bisa dilacak secara sistem,” tambahnya.
BACA JUGA:Komnas Haji Minta Presiden Prabowo Segera Rilis Keppres BPIH Reguler dalam Waktu Dekat
BACA JUGA:Daftar Nama Jamaah Haji Khusus 2025 Jawa Timur, Berikut Link dan Jadwal Pelunasannya!
Salah satu aspek penting yang disorot adalah penentuan porsi haji. Dengan sistem digital, tidak ada lagi peluang untuk praktik tidak fair atau intervensi dari siapa pun.