HARIAN DISWAY – Presiden Direktur dan Country Chair Shell Indonesia Ingrid Siburian membeberkan persoalan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Shell yang kosong pada Januari 2025 kemarin.
Ia membeberkan persoalan ini di rapat dengar pendapat dengan Komisi XII, Rabu 26 Februari 2025. Bahwa jalannya rantai pasokan di luar kendali Shell terjadi keterlambatan.
"Jadi dapat saya sampaikan bahwa keterlambatan tersebut adalah karena adanya hambatan pada sisi suplai atau rantai pasok. Tetapi, hambatan tersebut memang kondisi yang di luar kendali kami," kata Inggrid.
BACA JUGA:Pertamina Patra Niaga Dukung Investigasi Dugaan Korupsi Digitalisasi SPBU
SPBU Shell pun sempat mengalami kehabisan stok untuk seluruh varian produk BBM yang dijualnya. Yaitu, RON 92, RON 95, RON 98 dan solar CN54.
"Terkait kelangkaan BBM yang sebelumnya terjadi, memang benar SPBU kami mengalami stock out di seluruh produk varian, baik itu BBM RON 92, 95, 98 dan Solar CN54 mulai Januari," jelasnya.
Pihaknya sudah mengajukan permohonan neraca komoditas 2025 untuk mendapatkan persetujuan impor (PI) pada September tahun lalu.
BACA JUGA:Presiden Klub Hangtuah Jakarta Terseret Kasus Korupsi Pertamina, Berimbas ke IBL?
"Setelah kami mengajukan permohonan neraca komoditas, kami menyampaikan korespondensi kepada Kementerian terkait yaitu ESDM, menyampaikan apa saja potensi yang terjadi seperti stock out jika terjadi keterlambatan dari sisi suplai," jelasnya.
Namun, kondisi pasokan BBM Shell hanya 25%, dan Shell baru mendapatkan izin impor atau PI pada 23 Januari 2025.
"Neraca komoditas kami dapatkan 20 Januari 2025 dan persetujuan impor kami dapat 23 Januari. Tetapi ketika mendapatkan neraca komoditas, di SPBU sudah mengalami stock out 25% untuk beberapa varian. Kami berusaha memitigasi dengan cara membagi stok, agar di setiap daerah tetap ada, jangan sampai stock out," terangnya.
BACA JUGA:Sederet Fakta dan Kronologi Dugaan Kasus Korupsi Pertamina
Setelah mendapatkan izin impor itu saja, pemenuhan stok di semua SPBU membutuhkan waktu. Namun, pihaknya mengklaim bahwa mereka telah mempercepat pemenuhan stok hingga 10 Februari 2025.
"Perizinan membutuhkan waktu lama dari sebelumnya, kami sudah mengajukan September (2024), tetapi kami memperoleh Januari (2025)," pungkasnya.
"Namun yang perlu saya sampaikan adalah dibutuhkan waktu untuk mempersiapkan. Jadi dari mulai penunjukkan kapal, persiapan produk, sampai kami juga harus bongkar di terminal, pengetesan, dan sampai distribusi dari terminal ke SPBU itu membutuhkan waktu sampai 20 hari," jelas dia.