BACA JUGA:Pecah Rekor, KAI Layani 23 Juta Penumpang selama Periode Angkutan Lebaran 2025
• Pidana kurungan maksimal tiga bulan
• Denda maksimal Rp750.000
3. Pasal 124 UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
Pasal ini menegaskan kewajiban pengguna jalan untuk mendahulukan kereta api di perlintasan sebidang.
Ini adalah bentuk perlindungan hukum terhadap perjalanan kereta api sebagai prioritas mutlak di titik perpotongan.
BACA JUGA:KAI Prediksi Puncak Arus Balik Lebaran 2025 Terjadi Minggu 6 April
4. Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ
Pasal ini menjadi dasar hukum terberat yang dapat dikenakan. Isinya menyatakan bahwa:
"Jika kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp12 juta."
Dengan meninggalnya asisten masinis akibat insiden tersebut, KAI dan aparat hukum dapat mengacu pada pasal ini untuk menuntut pertanggungjawaban pidana.
BACA JUGA:PT KAI Kerahkan Ratusan Personel Percepat Perbaikan Jalur Rel Terdampak Banjir dan Longsor
KAI: Keselamatan Adalah Prioritas Utama
KAI: Keselamatan Adalah Prioritas Utama--freepik.com
PT KAI akan mengajukan proses hukum terhadap pengusaha maupun pengemudi truk atas kelalaian yang terjadi sehingga meyebabkan banyak kerugian serta menyebabkan hilangnya nyawa seseorang.
Selanjutnya Anne menegaskan pentingnya kesadaran bersama akan keselamatan di perlintasan sebidang. Ia mengimbau masyarakat untuk berhenti sejenak, tengok kanan-kiri, dan tidak menerobos demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.
“KAI berkomitmen untuk terus mengutamakan keselamatan perjalanan kereta api dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Keselamatan adalah prioritas utama dan membutuhkan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat,” ujar Anne.