Dalam konteks Aceh hari ini, kita perlu hegemoni baru: bukan hegemoni syariat simbolik, tapi hegemoni pendidikan dan kerja keras yang berpihak pada rakyat kecil, pada buruh, pada perempuan.
Pendidikan harus menjadi alat emansipasi, bukan alat seleksi. Dunia kerja harus membuka pintu bagi yang termarginalkan, bukan hanya bagi mereka yang punya privilese.
BACA JUGA: Pendidikan, Pemimpin, dan Kemajuan Bangsa
Jika tubuh perempuan sudah menjadi mata uang terakhir dalam ekonomi kita, maka itu bukan sekadar kegagalan moral individu, tapi kegagalan kolektif kita sebagai bangsa.
Hari Buruh dan Hari Pendidikan Nasional seharusnya menjadi momen reflektif untuk menata ulang prioritas bangsa: bahwa martabat manusia, khususnya buruh dan perempuan, tidak boleh ditukar dengan ilusi kemewahan atau ketertiban semu dari hukum simbolik.
Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi sekadar “mengapa ini terjadi di kota syariah?” tapi “apa arti sebuah sistem hukum jika ia tak mampu menjaga martabat manusia?”
BACA JUGA: Merayakan Hari Perempuan Internasional: Ini dia 5 Film Tentang Kekuatan dan Ketangguhan Wanita
Apakah kita akan terus membiarkan tubuh perempuan menjadi pelampiasan kegagalan sosial kita? Ataukah kita berani membangun sistem yang berpihak pada kehidupan yang bermartabat?
Mungkin kita perlu menoleh pada satu pertanyaan yang diajukan oleh Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed: “Jika struktur tidak membiarkan kita bermimpi, bukankah kita harus mengubah struktur itu”
Sudah saatnya, kita tak hanya menangis. Kita perlu bertanya: apa arti kemuliaan syariat jika ia tak mampu menolong mereka yang lemah? Dan apa arti pendidikan, jika ia tak mampu menyelamatkan generasi dari menjual tubuhnya demi “hidupnya”.
BACA JUGA: Tema dan Logo Hardiknas 2025 serta Sejarah Perjuangan Ki Hajar Dewantara di Dunia Pendidikan
Selamat hari buruh internasional dan hari pendidikan nasional. (*)
*) Fileski Walidha Tanjung adalah penulis, penyair, pendidik, kelahiran Madiun 1988. Aktif menulis esai, puisi, dan cerpen di berbagai media nasional.