SURABAYA, HARIAN DISWAY - Langkah maraton Pemkot Surabaya menyegel lahan parkir di minimarket dikeluhkan pengusaha. Meski demikian, pemkot masih memberi kelonggaran: tempat usaha mereka tetap boleh dibuka.
Kini, para pengusaha dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Surabaya menunggu koordinasi lebih lanjut dengan pemkot untuk mendapatkan jalan tengah.
"Sampai hari ini penyegelan terus berlangsung oleh pemkot," terang Ketua Aprindo Jari M. Bambang Sumarsono kepada Harian Disway, Senin, 16 Juni 2025.
Menurut Bambang, ada sekitar 70–80 toko ritel di Surabaya yang disegel tempat parkirnya.
Penyegelan itu jelas membuat pengusaha bingung. Meskipun Pemkot tidak menutup usaha mereka, pengunjung yang datang jelas makin sepi.
BACA JUGA:Eri Cahyadi: Minimarket Boleh Gratiskan Parkir, tapi Wajib Setor 10 Persen ke Pemkot
BACA JUGA:Eri Cahyadi Tertibkan Jukir Liar di Toko Modern, Ini Skema Baru Pajak Parkir di Surabaya
"Banyak pengunjung yang mengira tokonya tutup," keluhnya. Pengunjung yang tahu bahwa toko tetap buka pun belum tentu mau membeli karena harus melewati 'pagar' segel Satpol PP.
Wali Kota Surabaya sidak parkir liar di minimarket Surabaya.-Humas Pemkot Surabaya-
Untuk itu, Aprindo berharap penyegelan ini tidak berlarut-larut dan ada solusi berupa jalan tengah dari Pemkot.
Aprindo belum memutuskan pilihan yang ditawarkan Pemkot terkait retribusi parkir—apakah membebankan biaya parkir kepada pengunjung atau tetap gratis, dengan konsekuensi harus membayar pajak parkir kepada Pemkot secara transparan.
Menurut Bambang, sudah banyak minimarket di Surabaya yang membebaskan biaya parkirnya. Hal ini dapat dilihat dari tulisan "bebas parkir" yang terpampang di banyak minimarket.
Sementara jika mereka memilih membebankan tarif parkir kepada konsumen, maka sudah jelas ada konsekuensinya, yakni berkurangnya jumlah pembeli.
"Karena sebenarnya, rata-rata pembeli di minimarket belanja dalam waktu singkat dan jumlah sedikit," katanya.
BACA JUGA:5 Alasan Sepele Mengapa Masyarakat Tetap Membayar Tukang Parkir Liar