Aktivis nasional Babeh Aldo juga menyoroti lambannya penanganan kasus ini. Ia mendesak agar Kejaksaan Agung mengambil alih penyidikan dari Kejati Riau.
“Kejati Riau ciut. Kami minta Kejaksaan Agung ambil alih kasus ini,” kata Aldo.
BACA JUGA:Kejari Batu Bara Tahan Eks Kadinkes, Tersangka Korupsi BTT Senilai Rp 1,1 Miliar
Aldo menekankan hukum jangan hanya tajam ke rakyat kecil. Ia meminta koruptor dari kalangan elit juga diproses dengan tegas.
“Kalau pejabat salah, hukum harus adil. Jangan dijadikan alat politik,” tegasnya.
BACA JUGA:KPK Selidiki Dugaan Korupsi Kuota Haji di Kementerian Agama
Iskandar pun mengkritik Partai Gerindra yang dianggap tak merespon laporan mereka. Tahun lalu, katanya, mereka sempat diterima di lapangan tiga kantor DPP Gerindra.
“Sekarang kami dikonferensi pers di trotoar. Diabaikan!” ungkap Iskandar.
BACA JUGA:KPK Soroti RKUHAP yang Dinilai Lemahkan Pemberantasan Korupsi
Ia menyindir apakah Prabowo takut karena pelaku diduga bagian dari lingkaran kekuasaan. “Apakah karena dia bagian dari ‘geng solo’?” ungkapnya tajam.
Para aktivis juga menyebut janji prabowo dalam pidatonya soal korupsi. Termasuk ucapan tentang memburu koruptor sampai Antartika.
BACA JUGA:KPK Selidiki Dugaan Korupsi Pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek
“Mana bukti nyata? Jangan cuma retorika,” ucap Iskandar lagi.
Mereka mendesak empat poin utama kepada pemerintah dan aparat hukum. Mulai dari instruksi Presiden, hingga langkah tegas KPK dan Gerindra.
BACA JUGA:KPK Mulai Selidiki Dugaan Korupsi Program Makanan Tambahan Balita dan Bumil
Berikut tuntutan lengkap yang disampaikan oleh para aktivis:
- Presiden Prabowo segera menginstruksikan penanganan kasus DJP Rp168
- Kejaksaan Agung mengambil alih penyidikan dari Kejati Riau
- KPK mempercepat proses hukum tanpa intervensi politik
- Partai Gerindra menindaklanjuti laporan rakyat secara serius (*)