JAKARTA, HARIAN DISWAY – Indonesia dan Malaysia telah lama terlibat sengketa pembatasann maritim di Ambalat.
Wilayah tersebut terletak di Laut Sulawesi, antara Kalimantan Timur (Inddonesia) dan Sabah Tenggara (Malaysia).
Malaysia pernah memasukkan wilayah tersebut ke dalam peta nasionalnya, dan ditolak Indonesia.
Meski status kedaulatan wilayah ini masih diperdebatkan, kini Malaysia membuka peluang kerja sama pengelolaan minyak dan gas di wilayah tersebut.
BACA JUGA:Malaysia Apresiasi Dukungan Indonesia dalam Isu Myanmar dan Serukan Perdamaian di Gaza
Hal itu disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim seusai bertemu Presiden RI Prabowo Subianto. Tepatnya dalam pertemuan bilateral di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 29 Juli 2025.
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari Konsultasi Tahunan ke-13 Indonesia Malaysia. Bahkan sebelumnya, pada 27 Juni 2025, Prabowo dan Anwar telah membahas kemungkinan kerja sama ekonomi di Blok Ambalat tersebut.
Rencananya, kerja sama tersebut dilakukan dalam bentuk joint development atau pengelolaan bersama, sambil menunggu penyelesaian hukum internasional yang bisa memakan waktu hingga dua dekade.
BACA JUGA:Prabowo Ingin Indonesia dan Malaysia Sinergikan Negara-negara Asia Lainnya
Saat di Jakarta, Anwar kembali menegaskan bahwa tujuan dari pengelolaan bersama ini yakni memberikan manfaat bagi kedua negara. Tentunya tanpa mengorbankan kepentingan nasional.
“Kami memilih jalur hukum dan diplomasi, bukan konfrontasi,” katanya dalam dialog dengan Asosiasi Wartawan Indonesia-Malaysia (ISWAMI) pada Selasa, 29 Juli 2025.
Blok Ambalat sendiri diyakini menyimpan cadangan minyak dan gas dalam jumlah besar. Yakni sekitar 1 miliar barek minyak dan 40 triliun kaku kubik gas.
Jika dikelola secara optimal, potensi produksinya bisa mencapai 40.000 barel per hari selama tiga dekade kedepan.
Dalam kesepakatan ini, Pertamina dan Petronas akan melakukan studi bersama (desk study) guna mengevaluasi data geologi.
Hal tesebut dilakukan sebagai alternatif survei seismik yang berisiko menimbulkan ketegangan akibat pelanggaran wilayah.