AS Blokir Pemberian Visa Untuk Pejabat Palestina, Bisa Cegah Kehadiran Mereka dalam Sidang Umum PBB September Mendatang

Jumat 01-08-2025,13:07 WIB
Reporter : Najwal Hamamah*
Editor : Taufiqur Rahman

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menyambut baik kebijakan terbaru AS. Ia menyebut langkah itu sebagai bentuk "kejelasan moral" dan menuding PA melakukan hasutan terhadap Israel lewat media, pendidikan, hingga masjid-masjid di wilayah Palestina.

BACA JUGA:Jika Prancis Bergabung, Total 148 Negara Akui Palestina, Sisa 46

BACA JUGA:Warga Israel Marah Dengar Kabar Prancis Akan Akui Palestina

"Tindakan penting dari Presiden Trump dan pemerintahannya ini juga membongkar distorsi moral dari negara-negara yang terburu-buru mengakui negara Palestina maya, sambil menutup mata terhadap dukungan PA terhadap terorisme dan hasutan," tulis Saar di platform X.

Otoritas Palestina selama ini memerintah sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki Israel, tempat sekitar tiga juta warga Palestina dan ratusan ribu pemukim Israel tinggal berdampingan.

Hamas, yang tidak tergabung dalam PLO, menguasai Jalur Gaza sejak 2007. Sejumlah negara Arab dan Barat masih berharap PA dapat berperan dalam pemerintahan Gaza setelah konflik saat ini berakhir.

Meski pernah dianggap sebagai mitra utama dalam upaya penyelesaian konflik, PA kini mendapat kritik tajam dari AS, yang menyebut otoritas tersebut korup dan tidak efektif.(*)

*)Mahasiswa English for Business Communication and Professional Politeknik Negri Malang

Kategori :