Fraksi PDIP Dorong Pemprov Jatim Tak Tergantung Silpa dan Kurangi Belanja Operasi

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur memberikan sejumlah catatan kritis terkait Perubahan APBD 2025 Pemprov Jawa Timur, Selasa, 19 Agustus 2025. 

Juru Bicara Fraksi PDIP Y Ristu Nugroho menyampaikan, belanja daerah di PAPBD 2025 yang mengalami kenaikan cukup tinggi masih harus dikoreksi. Khususnya mengenai ketimpangan struktur belanja yang diterapkan oleh eksekutif. 

"Di mana belanja operasi mencapai 73 persen. Sementata belanja modal hanya 9 persen," kata Ristu dalam sidang Paripurna, Selasa siang. Sebab, pos belanja operasi umumnya dipakai untuk belanja rutin birokrasi. Yang berisiko mengurangi ruang fiskal untuk belanja produktif. 

Dalam PAPBD 2025, anggaran belanja daerah tahun ini mencapai Rp 32,9 triliun. Dengan komposisi belanja operasi Rp 24 triliun, belanja modal Rp 3 triliun, belanja transfer Rp5,5 triliun. 

BACA JUGA:Yordan Fokus Benahi PDIP Surabaya Demi Kembalikan Kejayaan di Pemilu

BACA JUGA:Hasto Jabat Sekjen PDIP Tiga Kali Berturut-turut, Kini Didampingi 2 Wakil Baru

PDIP menilai, seharusnya APBD tidak boleh berhenti untuk alat menjaga mesin birokrasi. Tetapi harus menjadi instrumen rutin pelayanan masyarakat. 

"Untuk itu,  kami mendesak agar minimal ada Rp 500 miliar anggaran belanja barang dan perjalanan dinas dialihkan ke program padat karya," tegasnya. Seperti pembangunan jalan pertanian, irigasi kecil, dan tambahan bantuan perahu. 

Fraksi PDIP juga mendorong Pemprov Jawa Timur tak ketergantungan dengan sisa anggaran lebih (Silpa). Yang di tahun 2024, angkanya fantastis. Yakni Rp 4,7 triliun. 

Karena sifatnya sekali pakai, ketergantungan Silpa untuk menambal kas di tahun selanjutnya, membuat kerangka fiskal daerah semakin rapuh. "Kami mendorong Pemprov segera menyusun kerangka fiskal menengah 2025-2029," jelasnya. 

BACA JUGA:Hasto Kembali Jabat Sekjen PDIP 2025–2030

BACA JUGA:FPDIP Jawa Timur: Distribusi Anggaran Harus Berdasar Prevalensi Stunting Daerah

Di antaranya dengan memberi rambu-rambu. Misalnya defisit maksimal 2 persen dari total belanja. Serta memastikan porsi silpa dalam pembiayaan tidak lebih dari 15 persen per tahun. 

Fraksi PDIP juga menyoroti soal kenaikan PAD. Yang menilai selain mendorong agar kepatuhan pajak kendaraan bermotor minimal 5 persen, Pemprov perlu meningkatkan pendapatan dari aset idle atau aset yang tak digunakan. 

"Dengan cara bisa dilakukan menjadi sumber sewa atau kerjasama produktif," katanya. Sehingga paling tidak ada peningkatan hingga minimal 20 persen aset idle milik Pemprov dapat memberikan pemasukan pada 2026 nanti. 

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan, pihaknya telah mencatat beberapa pendapat fraksi yang disampaikan dalam sidang paripurna. "Pada intinya ada permintaan klarifikasi mengenai pos-pos anggaran seperti pendidikan," katanya. 

Di luar itu, hampir semua fraksi mendorong agar mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Tak sekadar dari pajak, tapi juga peningkatan pendapatan dari BUMD yang dimiliki oleh pemprov. "Dan kami telah melakukan upaya itu," katanya. 

Adhy mencontohkan soal adanya penyertaan modal Rp 300 miliar ke Bank UMKM milik Jawa Timur di PAPBD ini. Penyertaan modal itu untuk menetapkan bunga pinjam kecil yang mencapai 3 persen. 

BACA JUGA:Fraksi PDIP DPRD Jatim Dorong Wujudkan PLTSa di Kabupaten/Kota

BACA JUGA:Demokrat Tegaskan Tak Akan Halangi PDIP Masuk Kabinet

"Harapannya agar UMKM berminat," katanya. Sehingga dapat mendorong sektor perekonomian masyarakat Jawa Timur. Lewat geliat UMKM yang bisa mendapatkan modalnya. (*)