Kualitas Terabaikan karena SPPG Overload, PDIP Sarankan Kantin Sekolah Jadi Dapur MBG

HARIAN DISWAY - Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP yang juga menjabat Ketua Badan Anggaran (Banggar), Said Abdullah, menanggapi riuhnya kontroversi Makan Bergizi Gratis (MBG). Kualitas makanan yang terabaikan, bermuara pada beban Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berlebihan.

Said mengatakan bahwa SPPG sebaiknya hanya memproduksi 1.000 porsi MBG per hari. Dengan demikian, kualitas makanan terkontrol.

“Saya memang pernah menyampaikan bahwa SPPG itu kalau 3.000 porsi itu kapasitasnya terlalu besar,” ungkapnya di kompleks parlemen Jakarta pada Senin, 29 September 2025.

BACA JUGA:Prabowo Pastikan MBG Jalan Terus, Semua Dapur Dilengkapi Sistem Sterilisasi dan Test Kit

BACA JUGA:Asal Bergandengan dengan Koperasi, Fery Sudarsono Optimistis MBG Dorong Ekonomi Desa

“Kenapa sih SPPG itu tidak memproduksi untuk 1.000 anak didik. Sehingga rantainya itu lebih pendek,” imbuhnya. 

Ketua DPP PDIP itu mengatakan bahwa kapasitas produksi 3.000 porsi per hari itu besar. “Kalau SPPG tidak punya pool storage, penyimpanan layak dan sebagainya, ya harus belanja harian. Walah, nggak akan punya kemampuan,” terang Said. 

Memproduksi 3.000 porsi MBG sehari terlalu berat jika dibebankan pada satu SPPG saja. Selain itu, dalam proses memenuhi kuotanya, ada makanan-makanan yang sudah jadi dan menunggu dikemas untuk kemudian dikirim ke sekolah-sekolah. Proses tersebut kurang higienis dan tidak praktis.

“Ditetapkan aja 1.000 porsi atau pemerintah bisa mengambil langkah ekstrem dengan langsung mendirikan dapur MBG di sekolah-sekolah,” kata Said.

BACA JUGA:Maraknya Kasus MBG Harus Jadi Pelajaran Bagi Pengelola di Kabupaten Madiun

BACA JUGA:Puan Desak Evaluasi Total Program MBG agar Tak Rugikan Penerima Manfaat

Dapur MBG di sekolah itu bisa diciptakan dengan merombak kantin sekolah. “Diperbaiki kemudian dicek sanitasinya dan sebagainya. Jadi, cakupan produksinya hanya untuk sekolah itu saja. Itu akan lebih luar biasa,” paparnya. 

Said mengatakan bahwa ide tersebut tidak sulit diwujudkan. Lebih-lebih jika pemerintah daerah/kota ikut mendukung. Selain lebih hemat biaya operasional, makanan yang disiapkan langsung di sekolah akan lebih cepat tersaji dan kualitasnya lebih terjaga.

Legislator PDIP dari Dapil Jawa Timur XI itu menambahkan bahwa MBG yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut punya tujuan mulia.

“Setelah perjalanan 10 bulan, kita mendengar berbagai case. Kalau tidak keliru ada sekitar 5.620 anak-anak kita yang keracunan. Padahal nawaitu MBG adalah mencerdaskan kehidupan bangsa agar anak-anak kita menjadi pintar, agar anak-anak kita higenis, terjamin,” urainya. 

BACA JUGA:Belum Ada Keracunan MBG di Surabaya: Eri Cahyadi Bentuk Satgas, Wajibkan Sertifikat untuk Dapur

BACA JUGA:Pakar Kebijakan Publik Unesa Soroti MBG, Antara Harapan dan Realita!

Menurut Said, evaluasi MBG perlu dilakukan secara menyeluruh. Bukan hanya anggarannya, tetapi juga mekanismenya dan orang-orang ahli di balik program tersebut. Terutama yang menangani gizinya. 

“Soal expertise-nya, dari 5.823 itu ternyata yang punya lisensi sertifikat higienis dan sanitasi kan tidak lebih dari 34 SPPG. Maka, dapur MBG-nya ya hanya ada 34 itu,” kritiknya. (*) 

Sumber: