Maraknya Kasus MBG Harus Jadi Pelajaran Bagi Pengelola di Kabupaten Madiun

HARIAN DISWAY – Riuhnya pemberitaan soal Makanan Bergizi Gratis (MBG) membuat Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono ikut angkat bicara. Sejauh ini, pelaksanaan MBG di wilayahnya relatif lancar. Namun, itu karena jumlah dapur yang mendukung program tersebut juga belum banyak.

“Sebelumnya, sudah ada dua dapur di Madiun di bulan 9 ini. Lalu, mendekati akhir bulan ada dua dapur lagi. Jadi total ada empat dapur MBG di wilayah Kabupaten Madiun,” kata Fery kepada Harian Disway Selasa, 30 September 2025.

Dengan empat dapur MBG, tentu saja pelaksanaannya belum bisa optimal. “Belum bisa berjalan dengan baik,” imbuhnya.

BACA JUGA:Puan Desak Evaluasi Total Program MBG agar Tak Rugikan Penerima Manfaat

BACA JUGA:Belum Ada Keracunan MBG di Surabaya: Eri Cahyadi Bentuk Satgas, Wajibkan Sertifikat untuk Dapur

Karena masih belum optimal itu pula, kasus-kasus yang terjadi di wilayah lain juga belum terdeteksi di Madiun. Ferry berharap, kasus-kasus terkait MBG itu bisa menjadi pelajaran agar pelaksanaan di Madiun tidak sampai seperti itu. 

“Laporan yang masuk ke pusat dan praktik di lapangan tidak sama. Itu yang perlu disoroti,” lanjut politikus PDIP tersebut.

Sebagai legislator, Fery mengatakan bahwa laporan asal bapak senang seharusnya sudah tidak ada lagi pada era sekarang. Agar laporannya bagus, seharusnya praktik di lapangan juga digenjot supaya bagus juga. 

Terkait sisi lain MBG, Fery menyebut ada banyak hal yang perlu dibenahi. Misalnya soal wacana bahwa MBG akan menyejahterakan petani dan penjual sayur juga. Gagasannya, bahan-bahan kebutuhan MBG akan dibeli dari petani dan penjual sayur agar menggairahkan perekonomian lokal. 

BACA JUGA:Pakar Kebijakan Publik Unesa Soroti MBG, Antara Harapan dan Realita!

BACA JUGA:Pemerintah Wajibkan Semua Dapur MBG Punya Sertifikan Higienis dalam Waktu 1 Bulan

“Faktanya, pasokan sayur dan bahan-bahan kebutuhan MBG itu tidak dari petani atau penjual sayur setempat, tapi dari distributor besar dan supermarket,” kritik Fery. Susu sapi pun diganti dengan susu kemasan. Maka, program MBG tidak menyentuh peternak sapi.

“Belum lagi kalau bicara soal tenaga kerja. Katanya kan MBG akan menyerap tenaga kerja untuk kebutuhan dapur dan distribusinya. Tetapi, yang terjadi malah penjual di kantin sekolah atau bakul cilok dan bakul jajanan di depan sekolah jadi mati rezekinya,” urainya. 

Ia berharap, dampak-dampak MBG yang seperti itu juga menjadi perhatian. Mumpung program masih baru berjalan, masih ada banyak hal yang dibenahi.

“Jangan sampai program yang dirancang dengan bagus, malah menjadi tidak tepat sasaran karena praktik di lapangan berbeda,” pungkasnya. (*)

Sumber: