Ketiganya bukan hanya sekadar aktor, melainkan juga mesin produksi narasi yang berupaya merebut kendali atas opini publik.
Pemerintah sebagai target demonstrasi tentu berusaha mempertahankan hegemoni dengan cara-cara baru. Munculnya buzzer, influencer, hingga pasukan siber sudah menjadi alat pemungkas untuk menggaungkan kontranarasi dan meredam gejolak demonstrasi.
Regulasi seperti UU ITE hingga edaran dari KPI dipakai bukan hanya sebagai instrumen hukum, melainkan juga sebagai alat kontrol wacana. Di sisi lain, media konvensional terjebak dalam dilema.
Jika terlalu berpihak kepada pemerintah, mereka berisiko kehilangan kepercayaan publik dan tersapu oleh gelombang cancel culture. Namun, jika terlalu kritis, mereka harus menghadapi tekanan dari pemberi modal, ancaman hukum, bahkan represi aparat.
Masyarakat melalui media sosial tampil sebagai poros paling dinamis. Munculnya tren jurnalisme warga, algoritma viral, hingga gerakan sosial berbasis tagar membuktikan bahwa publik mampu memaksa isu tertentu menjadi agenda politik.
Sayangnya, kekuatan itu datang bersama risiko berupa fragmentasi informasi dan polarisasi ekstrem. Alih-alih membangun ruang publik yang sehat, masyarakat sering kali terjebak dalam gema ruang atau echo chamber.
Hal itu terjadi ketika narasi yang tidak sejalan segera dianggap musuh. Dalam titik ini, perang narasi di era digital menjadi paradoks membuka ruang partisipasi, tetapi sekaligus memperuncing perpecahan.
MUNCULNYA FENOMENA DEMONSTRASI DIGITAL
Berbeda dengan Reformasi 1998 yang mobilisasinya masih sangat bergantung pada media konvensional dan jaringan fisik.
Demonstrasi digital bergerak dengan logika baru. Narasi yang berhasil menguasai ruang digital bisa menggerakkan solidaritas dalam skala luas, bahkan tanpa perlu koordinasi langsung di lapangan.
Hashtag dapat menjadi komando, unggahan video bisa menjadi pemicu emosi kolektif, dan meme menjadi senjata yang efektif meruntuhkan citra lawan. Singkatnya, demonstrasi kini adalah pertempuran persepsi di dunia maya yang berdampak pula di jalanan.
Demonstrasi hari ini tidak lagi bisa dibaca hanya sebagai peristiwa fisik di jalanan, tetapi secara simultan berlangsung di dua ruang: jalan raya dan dunia maya. Fenomena itu menunjukkan bahwa demokrasi di era digital beroperasi dengan logika yang semakin performatif.
Aksi di jalan hanyalah satu dimensi, sedangkan dimensi lain yang jauh lebih berpengaruh berlangsung di dunia maya. Pertanyaannya, apakah saat ini kita sedang menyaksikan suara rakyat yang otentik atau justru melihat pertunjukan besar ciptaan pihak-pihak yang paling lihai memainkan narasi?
DEMOKRASI YANG DIPENTASKAN
Jika ditelusuri lebih jauh, demokrasi hari ini makin menyerupai panggung teater. Pemerintah, media, dan masyarakat tampil sebagai aktor yang saling memerankan peran untuk merebut sorotan publik.
Demokrasi bukan lagi sekadar proses partisipatif, melainkan pertunjukan naratif. Apa yang ditampilkan, apa yang ditutup-tutupi, dan apa yang dibuat viral menjadi bagian dari dramaturgi politik.