DPR kembali memasukkannya ke daftar Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024. 2021 Badan Legislasi DPR menghapusnya dari daftar prioritas 2021 dengan alasan waktu pembahasan yang terlalu pendek. 2022 RUU Perampasan Aset kembali masuk Prolegnas. (*) « 123