HARIAN DIWSWAY - Dalam upaya meningkatkan kualitas Surabaya, anggota Komisi C DPRD, Achmad Nurdjayanto, mengeluarkan saran terkait pembangunan infrastruktur daerah.
Terlebih setelah adanya penurunan jumlah pinjaman daerah dari Rp2,9 triliun menjadi Rp1,5 triliun. Achmad menekankan perlunya penentuan prioritas yang jelas. Agar setiap anggaran yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.
"Kalau dinilai terlalu memberatkan, kami mewanti-wanti eksekutif mana yang menjadi prioritas utama untuk pembangunan infrastruktur," ungkap Achmad.
Ia menegaskan bahwa setiap proyek yang akan dilaksanakan harus sejalan dengan visi danmisi Wali Kota, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
BACA JUGA:Warga Graha Famili Adukan PT SAS ke Komisi A DPRD Surabaya, Soal Konflik Lahan Fasum!
Proyek infrastruktur pelebaran jalan dan saluran drainase di Jalan Raya Menganti, Wiyung, hingga Babatan Unesa, Surabaya, masih dalam progres pembangunan.--
Hal tersebut menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap investasi yang dilakukan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan terbatasnya anggaran akibat penurunan pinjaman daerah, Achmad berpendapat bahwa sangat penting untuk memilih proyek-proyek yang akan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
"Yang diprioritaskan adalah kepentingan masyarakat, seperti pembangunan Rumah Sakit dan proyek penanganan banjir," tegasnya.
Namun, Achmad menyadari bahwa keputusan mengenai proyek-proyek ini tidak bisa diambil tergesa-gesa. "Sekarang masih harus konsultasi dengan Gubernur," lanjut politisi Golkar itu.
Proses konsultasi tersebut penting untuk memastikan bahwa semua pihak terkait memiliki pemahaman yang sama dan bisa bersinergi dalam pelaksanaan proyek.
Nantinya, Dengan melibatkan Gubernur, diharapkan keputusan yang diambil menjadi lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
BACA JUGA:Bukan Kementerian BUMN, Ini Alasan DPRD Surabaya Temui Danantara soal Lahan Pertamina
BACA JUGA:DPRD Kabupaten Gresik Jamin Nasib Tenaga Honorer, Tak Akan Ada PHK