“Kalau datanya tepat, maka penyaluran bansos bisa benar-benar sampai ke yang berhak,” tegasnya.
BACA JUGA:Kemenkum Jatim Harmonisasi Raperda Trantibum Linmas Banyuwangi
Hasil rapat menyepakati tujuh langkah strategis untuk memperkuat transformasi Perlinsos, antara lain:
- Penguatan regulasi melalui Instruksi Presiden.
- Pembentukan Tim Dukungan Teknis Lintas Sektor di bawah koordinasi KPTDP.
- Penguatan infrastruktur digital termasuk SPLLP, Pusat Data Nasional, dan perlindungan data pribadi.
- Peningkatan keamanan digital oleh BSSN.
- Perencanaan dan penganggaran jangka panjang minimal lima tahun untuk infrastruktur digital bansos.
- Alokasi anggaran PKH, sembako, dan PBI TA 2026 untuk mengakomodir tambahan KPM hasil piloting.
- Tahap lanjutan piloting 2025–2026 dengan pemanfaatan Digital ID, pertukaran data, hingga digital payment.
BACA JUGA:Kemenkum Jatim Genjot Pendaftaran Indikasi Geografis Produk Unggulan Malang
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah menegaskan komitmen untuk mewujudkan sistem perlindungan sosial yang lebih akurat, transparan, dan berkeadilan. Sekaligus menandai era baru transformasi digital dalam tata kelola bantuan sosial nasional. (*)