MEMASUKI satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak 20 Oktober 2024, capaian ekonomi nasional menunjukkan ketangguhan yang mengesankan di tengah gejolak global.
Pertumbuhan PDB yang stabil di kisaran 5 persen, inflasi terkendali, dan surplus perdagangan menjadi fondasi kuat bagi ekosistem bisnis yang inklusif.
Kebijakan pro pertumbuhan seperti stimulus fiskal dan deregulasi serta perubahan fokus anggaran negara membuka peluang luas bagi pelaku usaha, termasuk brand-brand lokal yang kini menjadi pendorong utama konsumsi domestik.
Pada triwulan III 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,04 persen (YoY), sedikit melambat dari 5,12 persen di triwulan sebelumnya, tetapi tetap menjadi salah satu yang tertinggi di G-20.
Kumulatif Januari–September 2025 mencapai 5,01 persen, didorong konsumsi rumah tangga (kontribusi 53,14 persen) dan investasi (29,09 persen), dengan ekspor barang dan jasa naik 9,91 persen.
Proyeksi akhir tahun pun optimistis: pemerintah menargetkan 5,2 persen secara keseluruhan, dengan triwulan IV diprediksi akselerasi ke 5,4–5,6 persen berkat stimulus Nataru senilai Rp35 triliun, termasuk diskon transportasi 35 persen dan BLT Kesra Rp1 juta bagi 40 juta keluarga.
Inflasi terjaga rendah di 2,72 persen (YoY) per November 2025, defisit APBN hanya masih terjaga di bawah 3 persen dari PDB, dan surplus neraca perdagangan nonmigas bertahan 64 bulan berturut-turut dengan pertumbuhan 45,8 persen Januari–September.
Pasar modal merespons antusias: IHSG tembus ATH 8.602 pada akhir November 2025, naik sekitar 9,55 persen sejak pelantikan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa –cerminke percayaan investor terhadap kebijakan ekspansif.
Tingkat pengangguran turun ke 4,76 persen (terendah sejak 1998), sedangkan kemiskinan mencapai rekor terendah 8,47 persen per Maret 2025.
Kebijakan utama pemerintahan Prabowo-Gibran yang mendukung bisnis meliputi delapan program prioritas, seperti yang diharapkan meningkatkan daya beli UMKM makanan dan menciptakan ribuan lapangan kerja.
Penempatan dana idle Rp200 triliun ke bank Himbara mendorong kredit produktif dan menekan suku bunga, sementara penyederhanaan perizinan usaha, dan insentif pajak final UMKM 0,5 persen diperpanjang hingga 2029.
Kebijakan probisnis itu menjadi dasar untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada 2026.
Dari perspektif bisnis, kebijakan itu menciptakan lingkungan kondusif bagi pertumbuhan, dengan survei Poltracking Indonesia mencatat kepuasan publik 78,1 persen atas kinerja ekonomi.
Di sini, peran brand lokal tak tergantikan: survei Disway Award 2025 yang melibatkan 19.000 responden di 20 kota besar mengungkap 520 merek pemenang di 52 kategori memiliki top of mind awareness tinggi, berkorelasi langsung dengan loyalitas konsumen yang mendorong konsumsi lebih efektif.
Brand kuat itu bukan hanya respons terhadap kebijakan probisnis, melainkan juga katalisator untuk mendorong penyerapan lapangan kerja, inovasi produk halal/ekspor, dan kontribusi PDB melalui ekosistem UMKM.