Masalahnya, banyak laporan keberlanjutan yang masih menempatkan risiko lingkungan secara umum dan normatif.
Jarang dijumpai pengungkapan yang teperinci mengenai seberapa besar eksposur pembiayaan di wilayah rawan bencana, bagaimana skenario kerugian jika bencana berulang, atau strategi nyata untuk mengurangi risiko tersebut.
Ketika laporan keberlanjutan lebih menonjolkan narasi positif dan filantropi, sementara risiko utama tidak diukur secara kuantitatif, fungsi keuangan berkelanjutan sebagai alat manajemen risiko menjadi lemah.
Bencana di Sumatera dapat dipandang sebagai ”stress test” nyata bagi komitmen keuangan berkelanjutan. Kerugian puluhan triliun rupiah menunjukkan bahwa risiko lingkungan yang diabaikan akan kembali sebagai kerugian ekonomi dan tekanan terhadap stabilitas keuangan.
Jika setelah peristiwa sebesar itu arah pembiayaan tidak berubah, tantangannya bukan lagi pada kekurangan regulasi, melainkan pada keberanian industri keuangan untuk mengintegrasikan risiko lingkungan ke dalam keputusan bisnis inti.
Ke depan keuangan berkelanjutan perlu bergerak melampaui kepatuhan administratif. Pengalihan pembiayaan dari aktivitas yang memperbesar risiko bencana menuju proyek yang memperkuat ketahanan iklim dan sosial harus menjadi ukuran keberhasilan yang sesungguhnya.
Bagi investor, transparansi eksposur risiko lingkungan menjadi kunci. Bagi pembuat kebijakan, tantangannya adalah memastikan bahwa kerangka regulasi benar-benar mendorong perubahan perilaku, bukan sekadar perubahan laporan. (*)
*) Kristiani Tri Lestari adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. --
*) Dewi Hanggraeni adalah dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Komunikasi dan Diplomasi, Universitas Pertamina.--