Hibah tersebut, menurut pemerintah, selama ini tercatat atas nama pribadi, sehingga diperlukan penjelasan langsung dari pihak terkait.
Ketidakhadiran salah satu kubu, lanjut Fadli, disebabkan keinginan agar undangan resmi mencantumkan status raja. Padahal hingga saat ini, belum ada penetapan resmi mengenai siapa yang sah sebagai raja di internal Keraton Solo.
"Selama ini menurut keterangan itu penerimanya itu pribadi. Nah, kita ingin ada ke depan itu ada pertanggungjawaban terutama terkait bagaimana tanggung jawab hibah yang diberikan termasuk yang dari APBN," ungkapnya.
Pemerintah menegaskan langkah yang diambil bersifat administratif dan terbatas. Negara, kata Fadli, hadir untuk memastikan tata kelola hibah dan pelestarian cagar budaya berjalan sesuai aturan, tanpa masuk ke dalam konflik internal keluarga Keraton Solo.
*) Abidah Hayu Anggonoraras peserta magang dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya