INDEPENDENSI bank sentral merupakan salah satu pilar utama dalam tata kelola ekonomi modern. Dalam negara demokratis, bank sentral dirancang sebagai institusi yang berdiri relatif imun dan otonom dari kekuasaan politik agar mampu menjalankan mandat utamanya.
Selain itu, bank sentral juga harus menjaga stabilitas moneter dan mengendalikan inflasi serta menjaga stabilitas sistem keuangan secara objektif dan berbasis pertimbangan teknokratis.
Ketika intervensi politik mulai memasuki wilayah itu, khususnya melalui penunjukan figur yang memiliki kedekatan personal dengan penguasa, yang dipertaruhkan bukan hanya kredibilitas bank sentral, melainkan juga kualitas demokrasi dan tata kelola negara secara keseluruhan.
BACA JUGA:Bank Sentral Dorong Indonesia sebagai Pusat Eksyar Dunia
BACA JUGA:Bank Sentral, Smart Citizen, dan Ancaman Brain Rot; Saatnya Media Sosial Jadi Sekolah Ekonomi
Pada pekan belakangan, wacana atau praktik penunjukan kerabat dekat lingkar kekuasaan untuk menduduki jabatan strategis seperti deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) memunculkan pro-kontra di kalangan para analis dan pengamat.
Perbedaan pandangan tentang masuknya figur politisi yang berasal dari lingkar kekuasaan dinilai berpotensi menggerus aspek independensi bank sentral. Secara normatif, Undang-Undang Bank Indonesia telah menegaskan bahwa BI bersifat independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain.
Namun, independensi tidak semata-mata diukur dari bunyi undang-undang, tetapi juga dari praktik-praktik politik yang menyertainya. Ketika figur yang memiliki hubungan personal atau politik yang kuat dengan kepala eksekutif ditempatkan pada posisi kunci, potensi konflik kepentingan menjadi tidak terelakkan.
Meski, secara formal, proses seleksi dilakukan melalui mekanisme fit and proper test yang diklaim telah memenuhi unsur meritokrasi sebagaimana lazim berlaku. Namun, itu tetap tidak menghilangkan keraguan publik akan independensi bank sentral.
Tampaknya, fenomena itu tidak berdiri sendiri. Dalam konteks global, kasus yang paling relevan adalah sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Federal Reserve (The Fed).
Selama masa jabatannya, Trump secara terbuka kerap mengkritik kebijakan moneter The Fed, menekan Gubernur The Fed Jerome Powell, bahkan menyatakan keinginannya untuk memecat dan menggantinya dengan figur yang lebih ”loyal” terhadap agenda pertumbuhan ekonomi jangka pendek pemerintahannya.
Sementara itu, The Fed ingin mempertahankan suku bunga ketat untuk mengendalikan tingkat inflasi domestik. Sikap Trump itulah menandai pergeseran berbahaya dalam tradisi panjang independensi The Fed yang selama puluhan tahun dijaga sebagai prasyarat stabilitas ekonomi Amerika Serikat.
INDEPENDENSI VERSUS LOYALITAS
Korelasi antara dua fenomena di atas menunjukkan pola yang sama, ketika kekuasaan eksekutif merasa berkepentingan langsung terhadap arah kebijakan moneter, baik untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, maupun legitimasi elektoral, maka independensi bank sentral cenderung menjadi tumbal.
Padahal, sejarah ekonomi global justru menunjukkan bahwa intervensi politik terhadap bank sentral sering kali berujung pada inflasi tinggi, ketidakstabilan nilai tukar, dan krisis kepercayaan pasar.