PENCERAHAN politik dalam konteks global sekarang tak lagi sekadar proses pendidikan kewargaan seperti dulu. Namun, lebih sebagai upaya sistematis untuk mengembalikan keadaban politik pada kesejatiannya, yaitu pelembagaan toleransi dan solidaritas atas dasar kepercayaan aktif.
Sementara itu, secara khusus, dalam kecenderungan post-truth dan polarisasi beragam dimensi kehidupan manusia sekarang, pencerahan politik berkonotasi sebagai proses demistifikasi politik kekuasaan. Prinsipnya adalah membebaskan warga-negara dari manipulasi algoritma, hoaks, dan populisme sempit.
Pencerahan politik bertujuan menciptakan subjek politik yang otonom, mampu berpikir kritis, melihat kaitan antara kebijakan nasional dan dinamika global (pemanasan global, ekonomi digital, serta energi fosil dan energi terbarukan), tak mudah dimobilisasi oleh propaganda, tak terjebak dalam polarisasi ideologi dan konflik identitas, serta aktif menjaga kualitas demokrasi dan tata kelola negara.
Belakangan makin banyak bangsa yang menganggap pencerahan politik sebagai hal yang urgen. Sebab, disadari, era algoritma sekarang membuat opini publik sedemikian mudah direkayasa melalui buzzer, deepfake, dan manipulasi emosi massa. Tanpa pencerahan politik, demokrasi potensial berubah jadi ajang kompetisi manipulasi informasi.
BACA JUGA:Politik Finansialisasi
BACA JUGA:Kabinet Politik
Selanjutnya, banyak bangsa sekarang yang mengalami polarisasi yang dalam berbasis agama, etnik, kelas, dan nasionalisme sempit. Dalam hal ini, pencerahan politik diperlukan agar identitas tidak berubah menjadi sarana konflik permanen.
Begitu pula tantangan dan kebutuhan desain kebijakan dalam dinamika global yang begitu kompleks, mencakup AI, rantai pasok global, energi terbarukan, diaspora kultural, dan lain-lain yang semuanya membutuhkan partisipasi warga dengan berbasis data, bukan sentimen emosional. Maka, tanpa warga yang tercerahkan secara politik, niscaya kebijakan akan dimonopoli elite teknokratis dan oligarki.
Pun, di banyak bangsa muncul apatisme politik, radikalisme, populisme sempit, dan ketidakpercayaan terhadap institusi. Pencerahan politik diperlukan untuk menjaga legitimasi negara dan stabiltas politik.
Berhal kebutuhan pada pencerahan politik, diperlukan pilihan cara yang efektif untuk menghadirkan dan melembagakan pencerahan politik itu pada negara-bangsa sekarang. Cara termaksud adalah literasi politik digital berbasis komunitas.
BACA JUGA:Literasi Politik sebagai Lokomotif Demokrasi
BACA JUGA:Perang, Pasar, dan Politik Informasi Publik
Pertama, fokus pada desentralisasi narasi. Dalam arti, menggunakan platform media sosial untuk menyebarkan konten edukatif yang dipersonalisasi.
Kedua, deliberasi inklusif. Dengan menciptakan ruang dialog (fisik maupun virtual) yang mempertemukan spektrum politik berbeda dan berbasis data untuk mencari konsensus bersama.
Ketiga, integrasi kurikulum kewargaan, yaitu menanamkan nalar kritis terhadap kekuasaan sejak dini melalui sistem pendidikan formal.