Keempat, demokratisasi informasi publik. Dalam hal ini, negara harus membuka data publik, memperkuat transparansi, melindungi kebebasan pers, dan mempermudah akses warga terhadap informasi kebijakan.
Kelima, keteladanan elite penguasa. Pencerahan politik tidak mungkin berhasil jika elite penguasa korup, antikritik, dan memproduksi disinformasi.
Persoalannya adalah begitu banyaknya hambatan pada tiap upaya menghadirkan pencerahkan politik. Hambatan paling utama pastilah dari elite oligarki politik dan ekonomi yang pragmatis.
Elite oligarki itu justru amat diuntungkan oleh rendahnya literasi politik warga, politik uang, polarisasi, dan manipulasi informasi. Bagi elite oligarki pragmatis, warga yang kritis sulit dikendalikan.
Hambatan berikutnya dari ruang gema (echo chamber) yang didesain via algoritma media sosial dan diarahkan hanya menyajikan informasi searah yang sesuai dengan kepentingan pengguna. Kepentingan pengguna bisa terfokus mendorong sensasi, kemarahan, tindakan radikal, dan simplifikasi politik.
Selanjutnya, hambatan yang bersebab dari komersialisasi media. Sebagian media lebih mengejar klik, rating, dan viralitas ketimbang pendidikan kewargaan.
Hambatan bisa juga datang karena ketimpangan ekonomi. Dalam hal ini, warga yang sulit memenuhi kebutuhan pokok cenderung sulit diajak berdiskusi tentang substansi politik yang kompleks.
Atau, hambatan polarisasi sosial. Saat warga terbelah secara sosial, upaya pencerahan politik pasti akan dituduhkan sebagai propaganda lawan, antek asing, ancaman ideologis, dan tidak patriot.
Sampai di sini, dapat ditegaskan bahwa pencerahan politik era sekarang memprasyaratkan adanya ruang publik digital yang sehat.
Namun, tetap penting menyadari, pencerahan politik harus juga mencakup kesadaran tentang potensi manipulasi data, bias algoritma, dan kekuasaan platform digital. Juga, tak boleh diabaikan, pencerahan politik adalah perjuangan membangun kesadaran kritis warga terhadap dominasi ideologi elite.
Risiko terburuk jika pencerahan politik gagal dilakukan, niscaya akan membawa negara menuju ”otokrasi digital”. Sebuah kondisi saat warga dikuasai dengan manipulasi data dan pengawasan ketat oleh penguasa. Lebih parah lagi, bisa juga menjerembabkan negara pada ”balkanisasi sosial”. Sebuah kondisi saat warga terpecah-pecah dalam kelompok kecil yang saling membenci.
Jadi, ayo cerah dan mencerahkan. Nah! (*)
*) Haryadi adalah penasihat senior Lab 45. Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.