Komisi I DPRD Gresik mendorong pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan yang lebih terukur dan berbasis data agar program yang dijalankan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat serta selaras dengan arah pembangunan daerah.
DORONGAN tersebut mengemuka dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) yang digelar Komisi I DPRD Gresik di Desa Yosowilangun, Kecamatan Manyar, akhir pekan lalu. Kegiatan itu melibatkan petugas registrasi desa dan operator Adminduk yang selama ini menjadi ujung tombak pengelolaan data kependudukan di tingkat desa dan kelurahan.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Gresik Elvita Yuliati mengatakan, kualitas data kependudukan memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan desa. Karena itu, keberadaan petugas Adminduk tidak hanya berkaitan dengan pelayanan administrasi kepada warga, tetapi juga menjadi fondasi dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan.
Menurut dia, data yang akurat dan selalu diperbarui akan membantu pemerintah desa memetakan kebutuhan riil masyarakat sehingga program yang disusun dapat lebih tepat sasaran.
BACA JUGA:DPRD Gresik Dukung E-Voting Pilkades 2026, Dorong Penguatan Literasi Digital Desa
“Petugas Adminduk ini bekerja langsung melayani masyarakat dan melakukan pembaruan data kependudukan. Dengan dukungan fasilitas dan operasional yang memadai, proses pendataan warga bisa dilakukan lebih cepat dan akurat. Harapannya, pelayanan kepada masyarakat semakin optimal dan seluruh data kependudukan dapat diperbarui tepat waktu,” ujarnya.
Elvita menilai, kebutuhan akan perencanaan pembangunan desa yang terukur semakin penting di tengah meningkatnya tuntutan efektivitas penggunaan anggaran desa. Program pembangunan, kata dia, tidak cukup hanya disusun berdasar usulan yang bersifat umum, tetapi harus didukung data yang menggambarkan kondisi objektif masyarakat.
Data kependudukan yang valid menjadi salah satu instrumen penting untuk menentukan prioritas pembangunan, mulai dari pelayanan dasar, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dia menjelaskan, kesalahan atau ketidakakuratan data berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, termasuk ketidaktepatan sasaran penerima bantuan maupun kurang efektifnya pelaksanaan program pembangunan.
MONITORING DAN EVALUASI bersama Wakil Ketua Komisi I DPRD Gresil Elvita Yuliati (tengah).-DPRD Gresik untuk Harian Disway-
“Validitas data menjadi sangat penting. Data yang akurat akan membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan dan menentukan prioritas pembangunan. Dengan begitu, program yang dijalankan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.
Dalam kegiatan evaluasi tersebut, Komisi I juga menerima berbagai masukan dari petugas registrasi desa dan operator Adminduk terkait kendala yang dihadapi di lapangan. Sejumlah persoalan yang mencuat antara lain keterbatasan fasilitas penunjang, biaya operasional, hingga kualitas jaringan internet yang belum merata.
Untuk mendukung kinerja petugas, Elvita mengusulkan adanya dukungan insentif operasional. Ia menyebut bantuan sekitar Rp100 ribu per bulan dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan kerja, termasuk pembelian paket data internet yang selama ini banyak ditanggung secara mandiri oleh petugas.
Selain itu, DPRD juga menyoroti pentingnya penyediaan jaringan internet atau WiFi yang memadai di kantor desa. Menurut Elvita, konektivitas yang stabil akan mempercepat proses pembaruan data serta mengurangi kendala teknis yang selama ini kerap menghambat pelayanan kepada masyarakat.