Karena itu, tidak ada seorang pun yang berhak merasa menjadi pemilik NU. Pengurus hanya menerima mandat untuk waktu tertentu. Ketua umum datang dan pergi. Susunan kepengurusan berubah. Pusat kekuasaan politik juga berganti. Namun, NU terus hidup karena sumber kehidupannya tidak berada pada satu kantor atau satu figur.
NU adalah milik sejarah, ulama, jamaah, dan generasi yang akan datang. Kesadaran itu penting karena kekuasaan sering membuat seseorang keliru membedakan antara memimpin dan memiliki.
Pemimpin merasa organisasi identik dengan dirinya. Kritik kepada pemimpin dianggap sebagai serangan terhadap NU. Perbedaan pandangan diperlakukan sebagai pembangkangan. Struktur digunakan untuk mempersempit ruang dialog.
Besar secara Jumlah, Harus Besar secara Moral
Muktamar seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Pertanyaan yang lebih penting adalah untuk apa kekuatan besar NU akan digunakan.
Apakah NU akan sungguh-sungguh memperkuat pesantren dan pendidikan? Apakah NU hadir membela petani, nelayan, buruh, guru ngaji, dan masyarakat miskin? Apakah NU berani mengoreksi kekuasaan ketika kebijakan negara menyimpang dari keadilan?
Apakah NU mampu mengembangkan ekonomi jamaah? Apakah NU menyiapkan generasi muda menghadapi perubahan teknologi, kecerdasan buatan, krisis lingkungan, dan persaingan global?
Pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar pembagian jabatan di tingkat elite.
NU memang akan selalu diperebutkan karena ia besar. Nama NU menghasilkan legitimasi. Jaringannya membuka akses. Tradisinya membangun kepercayaan. Kedekatannya dengan masyarakat memberinya pengaruh yang tidak dimiliki banyak organisasi.
Namun, NU juga tidak akan pernah dapat dimiliki sepenuhnya. Strukturnya dapat dipimpin. Kantornya dapat dikuasai. Pernyataan resminya dapat diarahkan. Akan tetapi, jiwa NU hidup dalam jutaan hubungan sosial, tradisi keagamaan, pesantren, majelis taklim, dan kecintaan jamaah kepada para ulama.
Itulah paradoks sekaligus kekuatan NU: Ia terlalu besar untuk diabaikan, terlalu penting untuk tidak diperebutkan, tetapi terlalu dalam akar kulturalnya untuk dapat dimiliki oleh seorang ketua, satu kelompok, satu partai, ataupun satu rezim. (*)
*) Ulul Albab adalah warga NU sejak dalam kandungan.