BACA JUGA:NU Baru
Bahkan, para kiai NU tidak selalu mempunyai sikap politik yang sama. Mereka dapat berbeda pilihan tanpa merasa keluar dari NU.
Pesantren yang satu mendukung calon tertentu, sedangkan pesantren lainnya mendukung calon yang berbeda. Para alumnusnya pun belum tentu mengikuti pilihan politik pengasuhnya.
Dari sudut pandang sosiologi, NU merupakan organisasi dengan banyak pusat otoritas. Kekuasaan di dalamnya tersebar dan berlapis-lapis. PBNU memiliki otoritas organisasi. Kiai memiliki otoritas keagamaan dan karismatik.
Pesantren mempunyai otoritas keilmuan. Tokoh lokal memiliki pengaruh sosial. Sementara itu, warga nahdliyin mempunyai otonomi dalam menentukan pilihan.
Karakter semacam itu membuat NU sangat kuat sekaligus sulit dikendalikan. Kuat karena tidak bergantung pada satu pemimpin. Pergantian ketua umum PBNU tidak menyebabkan tradisi NU berhenti. Konflik di tingkat elite juga tidak serta-merta membubarkan pengajian, memutus sanad, atau menghentikan aktivitas pesantren.
Namun, NU juga sulit diarahkan sebagai satu barisan politik. Tidak ada seorang pun yang dapat menekan satu tombol, lalu seluruh warga NU bergerak ke arah yang sama.
Mengapa Tetap Diperebutkan?
Kalau warga NU tidak mudah dikendalikan, mengapa jabatan ketua umum PBNU tetap diperebutkan? Mungkin ini jawabannya: yang diperebutkan bukan kepemilikan mutlak atas suara warga NU, melainkan kesempatan untuk menggunakan nama besar NU dalam membangun pengaruh.
Bagi pemerintah, hubungan baik dengan PBNU penting untuk menjaga stabilitas sosial dan memperoleh dukungan terhadap kebijakan tertentu. Bagi partai politik, kedekatan dengan elite NU dapat membantu membangun kepercayaan di kalangan pemilih muslim.
Bagi dunia usaha, jaringan NU membuka ruang kemitraan yang luas. Bagi tokoh nasional, pengakuan dari para kiai dapat memperkuat legitimasi sosial dan moral.
Sementara itu, bagi elite internal, jabatan di PBNU memberikan kewenangan menentukan arah organisasi, membangun jaringan nasional, menyusun program, menempatkan orang-orang dalam struktur, serta menjalin hubungan dengan pemerintah dan lembaga internasional.
Karena itu, yang hadir dalam muktamar bukan hanya pertarungan antarpribadi. Di belakang setiap kandidat terdapat jaringan pesantren, kelompok generasi, orientasi pemikiran, kepentingan kelembagaan, hubungan politik, dan gambaran tertentu mengenai masa depan NU.
Dalam tradisi NU, jabatan selalu disebut sebagai amanah dan khidmah. Pemimpin, idealnya, tidak mencari kedudukan. Ia diminta, dipercaya, kemudian bersedia mengabdi kepada organisasi, ulama, dan umat. Tetapi, NU tidak hidup di ruang yang steril dari politik. Di sinilah bahasa khidmah bertemu dengan realitas kekuasaan.
Tidak semua orang yang mencalonkan diri pasti mengejar kepentingan pribadi. Banyak tokoh NU benar-benar mengorbankan tenaga, waktu, pikiran, dan hartanya untuk organisasi.
Namun, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap struktur insentif yang terbentuk. Jabatan yang menghasilkan pengaruh, akses, jaringan, dan pengakuan akan selalu menarik banyak kepentingan.