TERBITNYA buku Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam (Atmosphere Publishing, 2025), memantik kontroversi publik. Buku yang ditulis sejumlah menteri, tokoh masyarakat, dan ulama itu memperlihatkan gejala lama dalam politik Indonesia, yaitu kebutuhan seorang penguasa untuk memperoleh validasi dan legitimasi keagamaan.
Agama dan kekuasaan di Indonesia selalu berkelindan dalam relasi yang dinamis, dinamis sekaligus pragmatis.
Buku Islam ala Prabowo bukan sekadar penanda religiusitas pribadi, melainkan juga bagian dari kalkulasi politik kekuasaan yang berpijak pada kebutuhan mendasar setiap pemimpin, yaitu legitimasi keislaman dan validasi kesalehan.
Di negara berpopulasi muslim terbesar di dunia seperti Indonesia, pengakuan sebagai pemimpin yang religius menjadi modal politik yang sangat krusial untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan.
BACA JUGA:Diplomasi ‘Anabul’ ala Prabowo, Hadiahkan Baju untuk Anjing Presiden Korsel
BACA JUGA:Politik Merangkul ala Prabowo, PDIP Gabung Rezim Tinggal Tunggu Waktu
Fenomena instrumentalisasi agama demi legitimasi politik itu bukanlah hal baru dalam panggung sejarah Indonesia. Presiden Pertama RI Soekarno memanfaatkan Islam sebagai salah satu pilar penyokong kekuasaannya melalui sintesis ideologi nasakom (nasionalisme, agama, dan komunisme).
Soekarno menyadari betul bahwa ”api” Islam merupakan spirit perlawanan yang sangat kuat dan efektif dalam mengobarkan semangat membela tanah air melawan kolonialisme serta imperialisme.
Dengan merangkul elemen Islam, Soekarno berusaha menjaga keseimbangan politik sembari menambatkan legitimasi revolusionernya pada basis massa terbesar.
Presiden Soeharto menempuh jalan yang berbeda pada awal berdirinya Orde Baru. Ia cenderung meminggirkan peran politik Islam, meredam keterlibatan partai politik Islam, dan melarang pemulihan Masyumi.
BACA JUGA:Danantara, Kopdes Merah Putih, dan State Capitalism ala Prabowo
BACA JUGA:Impor Bebas ala Prabowo
Soeharto kemudian memaksakan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh organisasi massa dan politik.
Namun, peta politik berubah menjelang akhir Orde Baru. Ketika hubungan Soeharto dengan ABRI mulai merenggang dan potensi perebutan pengaruh pasca-Soeharto mengemuka, Soeharto merapat ke kelompok Islam.
Restu terhadap berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) pada awal 1990-an dijadikan alat penyeimbang politik untuk mengimbangi dominasi kekuatan ABRI merah putih yang nasionalis.