Surabaya Belum Izinkan PTM SD

Pada bulan Juni, 75 persen wali murid SDN Airlangga 1 sudah mengizinkan PTM. Namun untuk saat ini, Matrai harus membuat angket izin baru. Rencananya angket perizinan akan disebar setelah video simulasi selesai dibuat.

Ketua Dewan Pendidikan Yuli Poernomo mengatakan, penundaan PTM SD sudah benar.  Siswa dianggap belum siap. Terutama dalam hal psikososial. Menurutnya, lebih sulit mengatur siswa SD dibanding SMP. “Kalau mereka ketemu temannya pasti rangkulan, cipika-cipiki karena sudah kangen. Sekolah sudah siap enggak dengan itu?” tanya Yuli.

Bagi Yuli, keamanan siswa lebih utama. Sebab daring atau luring hanya sebatas metode pembelajaran. Yang terpenting adalah cara guru agar bisa inovatif dalam mengajar. ”Selain itu, SD juga banyak yang belum asesmen. Apalagi simulasi. Tahapannya asesmen, simulasi, baru PTM,” ujarnya.

Guru SDN Airlangga I Surabaya Shanti Sri Rejeki menata buku-buku pelajaran yang akan dipakai untuk persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di sekolah tersebut kemarin (31-8). (Foto: Eko Suswantoro)

 

Sedangkan SMP diperbolehkan PTM mulai hari ini. Namun banyak sekolah baru mengambil kesempatan besok (2/9) atau Senin (6/9). Durasi masuknya pun cuma 2 jam.

Ada 14 SMP yang sudah melaksanakan simulasi. Di antaranya SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3, SMP 17 Agustus 1945 sampai SMP Kristen YBPK 1. Merekalah yang boleh menggelar PTM terbatas itu.

Sekolah dibebaskan mengatur kelas berapa saja yang boleh PTM. Kuota maksimal 50 persen. Namun pemkot hanya memperbolehkan 25 persen.

Kepala SMP Kristen YBPK 1 Surabaya Erwin Darmogo baru siap menggelar PTM Kamis (2/9). Sekolah perlu menyiapkan sarpras (sarana prasarana) yang pernah dipakai simulasi akhir tahun lalu. ”Kalau SMP saya hanya kelas 9 yang PTM. Menimbang faktor keamanan anak,” ungkapnya.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali memiliki kebijakan berbeda. Ia berani membuka PTM hingga jenjang SD sejak Senin (30/8).

Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Sidoarjo Bambang Eko Wiroyudho mengatakan PTM akan terus dievaluasi. Dari dua hari PTM, ia mendapat laporan dari wali murid SD swasta. “Sekolahnya masuk pagi dan siang. Jadi masuk semua. Sudah kita tindak lanjuti,” katanya.

Ada usulan agar daerah yang menggelar PTM melakukan screening secara acak di semua sekolah untuk mendeteksi penyebaran Covid-19. Bambang sepakat dengan usulan itu. Masalahnya, anggaran pendidikan tidak mungkin dibelanjakan untuk tes PCR.

Kebijakan tersebut menjadi ranah bupati. Screening digelar dengan bantuan dinas kesehatan. Selain itu perlu aturan dari pemerintah pusat agar kebijakan itu bisa diikuti semua daerah yang berani membuka PTM.

Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Windhu Purnomo menilai wilayah yang masuk PPKM level 3 dan 2 masih dalam kondisi bahaya. Tingkat penularan Covid-19 masih tinggi. Sehingga, itu juga berbanding lurus dengan risiko pelaksanaan PTM di sekolah.

“Level turun itu memang lebih baik. Tapi lebih baik bukan berarti sudah baik. Kecuali kalau masuk level satu atau nol kasus. Baru bisa dikatakan aman,” katanya. Bahkan, untuk mencapai level aman itu butuh waktu lama. Tidak cukup satu atau dua tahun saja.

Itu mengacu pada kasus penyakit virus lainnya. Seperti TBC yang belum lenyap hingga sekarang sejak awal kemunculannya.

Namun, setiap penyakit ada obatnya. Artinya selalu terbuka kemungkinan wabah bisa musnah. Misalnya, cacar dan polio.

Sumber: