KPK Akan Periksa Saksi Kasus CSR BI

JAKARTA, HARIAN DISWAY – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pernyataan anggota DPR Komisi XI, Partai Golkar Melchias Markus, yang membantah pernyataan terkait mayoritas anggota dan Pimpinan Komisi XI ikut serta menerima dana dalam kasus Corporate Social Responsibility Bank Indonesia (CSR BI).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, penyidik akan mendalami setiap keterangan dari para tersangka ataupun saksi-saksi yang dipanggil.

"Termasuk aliran dana program sosial BI dan OJK yang diduga juga mengalir kepada pihak-pihak lainnya, yang tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya sesuai ketentuan," terangnya kepada wartawan pada Senin, 11 Agustus 2025.

Budi mengatakan bahwa hal ini bertujuan untuk memastikan setiap rupiah uang negara tidak disalahgunakan.  Baik untuk keuntungan pribadi maupun pihak tertentu, dengan berbagai modus Tindak Pidana Korupsi (TPK).

"Oleh karena itu, KPK masih akan terus menelusuri dan melacak pihak-pihak lain yang diduga terkait," tegasnya.

BACA JUGA:KPK Tetapkan 2 Tersangka Korupsi Dana CSR BI

BACA JUGA:KPK segera Rilis Identitas Tersangka Dugaan Korupsi Dana CSR BI

Lebih lanjut, Budi menegaskan bahwa pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, yang diduga mengetahui konstruksi perkara. Guna memperdalam dan mencari titik terang kasus.

Sebelumnya, Satori sudah beberapa kali diperiksa oleh penyidik KPK. Kali pertama pada Jumat, 27 Desember 2024.

KPK memeriksa mantan Anggota DPR RI dari Partai Nasdem tersebut, yang turut menjelaskan terkait dengan kasus dugaan penyalahgunaan dana CSR BI.

"Memang kalau program itu semua anggota Komisi XI. (Bentuk program CSR BI) programnya kegiatan untuk sosialisasi di dapil," ungkap Satori pada Jumat, 27 Desember 2024.

BACA JUGA:KPK Ungkap Dugaan Korupsi Dana CSR BI dan OJK

BACA JUGA:Dana CSR Bank Indonesia Disorot, Klaim Satori Soal Komisi XI DPR Jadi Perbincangan

Usai pemeriksaan, Satori mengatakan bahwa dana CSR dari BI yang diduga diselewengkan untuk pembiayaan yayasan, memang diberikan sebagai program Komisi XI DPR RI. Satori mengaku tidak ada tindakan suap dalam kasus ini.

Sumber: