Anggaran SMA/SMK Kembali Mengucur

Anggaran SMA/SMK Kembali Mengucur

ANGGARAN Pemkot Surabaya untuk siswa SMA/SMK benar-benar terhenti sejak 2017 silam. Sejak kewenangan SMA/SMK beralih ke provinsi. Sekolah yang selama ini gratis menjadi berbayar.

Saat itu, DPRD Surabaya mengusulkan agar anggaran bantuan untuk siswa tidak dicoret dari APBD. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperbolehkannya.

Wali Kota Tri Rismaharini yang menjabat kala itu tidak menerima usulan DPRD. Dia menginginkan kewenangan SMA/SMK kembali ke Surabaya. Namun, pemerintah pusat tak mengabulkan keinginan Risma.

Imbasnya ada banyak siswa tak mampu yang harus bayar sekolah lagi. Biaya seragam, praktikum, hingga uang gedung tidak lagi gratis.

DPRD Surabaya selalu mengusulkan anggaran bantuan untuk SMA/SMK masuk di setiap pembahasan APBD. Namun baru tahun ini usulan itu terwujud. ”Yang kami perjuangkan bertahun-tahun akhirnya disetujui wali kota. Pak Eri mau membiayai pelajar SMA/SMK lagi,” ujar Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti usai paripurna pembahasan APBD 2022 kemarin (7/10).

Pemkot memasukkan anggaran sebesar Rp 47,78 miliar untuk SMA/SMK. Bantuan itu akan diberikan ke 13.515 pelajar. Semuanya masuk golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Anggaran itu tidak dititipkan di Dinas Pendidikan Surabaya. Pemkot meletakkannya di dinas kebudayaan kepemudaan olahraga dan pariwisata (DKKOP).

”Kami bantu seragam dan kebutuhan mereka,” kata Sekretaris Daerah Surabaya Hendro Gunawan. Bantuan tersebut akan diserahkan ke alamat siswa masing-masing. Tidak dititipkan ke Dinas Pendidikan Jatim.

Plafon APBD yang digedok di rapat paripurna kemarin mencapai Rp 10,1 triliun. Angka yang diusulkan sebenarnya hanya Rp 9,2 miliar. Jumlahnya bertambah setelah pemkot menerima masukan dari DPRD Surabaya. Selain itu, pemerintah pusat juga akan menyuntikkan anggaran tambahan sebesar Rp 432 miliar ke Surabaya.

Anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya Herlina Harsono Njoto mengatakan, bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bakal mendapat bantuan laptop. ”Nilainya Rp 5 miliar. Kasihan, mereka selama ini kesulitan mengajar,” ujar Politikus Partai Demokrat itu. (Salman Muhiddin)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: