Surabaya Belum Putuskan PTM

Selain itu, Tjutjuk meminta agar pemkot juga memperhatikan kapasitas setiap sekolah. Jangan sampai memaksakan, sehingga mengorbankan prokes. Baginya metode PTM kapasitas 25 persen lebih baik dilakukan di saat seperti ini. ”Toh pengajarannya juga efektif,” kata politisi PSI itu.

Namun jika terus menggunakan metode hybrid, setiap siswa harus menyediakan kuota internet untuk pembelajaran di rumah. Kewajiban itu tentunya membebani wali murid. Terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Yang jelas DPRD, akan merapatkan PTM seratus persen dengan Dipendik maupun pihak terkait. Sehingga mekanisme pengajaran kebijakan tersebut bisa jelas. Serta pencegahan Covid-19 bisa diminimalkan. (Andre Bakhtiar)

 

Sumber: