Oligarki di Jalan yang Masih Sepi

”Oligarki,” kata pengusaha Hashim Djojohadikusumo di konferensi pers virtual Selasa (8/2). ”Saya disebut bagian dari oligarki. Terus dapat proyek pemerintah, terkait pemindahan ibu kota negara.”

ITU seperti menanggapi pernyataan ekonom Faisal Basri. Yang tunjuk langsung, bahwa Hashim diuntungkan dengan IKN (ibu kota negara) yang baru.

Faisal dalam diskusi Indonesia Corruption Watch, Jumat (21/1), mengatakan: 

"Itu (pemindahan IKN) modus untuk bagi-bagi konsesi sesuka hati. Karena nanti di sana tidak ada proses tender, semua tunjuk langsung, bahkan UU belum ada pun sudah bagi-bagi lapak."

Faisal mencontohkan, pengadaan air bersih untuk IKN akan digarap perusahaan Hashim Djojohadikusumo yang adik kandung Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Hashim pun terusik.

Hashim: "Saya terkejut dan saya kecewa dengan nama saya disebut-sebut seolah-olah bagian dari oligarki, seolah-olah terus dapat rezeki dari pemerintah, dapat pembagian proyek dari pemerintah, dan seolah-olah ini bagian suatu deal politik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi agar Prabowo ditarik atau disambut sebagai bagian dari pemerintah Indonesia tahun 2019, ini isu yang beredar."

Hashim menjabarkan, perusahaan miliknya, Arsari Group, punya lahan 260 ribu hektare di Balikpapan sejak 2007. Itu ia beli dari suatu perusahaan pemilik hak pengusahaan hutan (HPH).

Dilanjut: "Kemudian 2013 saya melepaskan ke masyarakat dan pemda setempat sejumlah 93 ribu hektare. Saya lepas tanpa konsesi apa pun. Gratis."

Pada 2015 Arsari Group membuat proyek air bersih untuk menyuplai ke sejumlah kota di Kalimantan Timur. Selain itu, ke sejumlah industri, termasuk industri milik Arsari Group.

Suplai air ke Balikpapan, Samarinda, Kota Bangun, Tenggarong, Kabupaten Penajam Paser Utara (IKN baru) dan sekitarnya. Tiga tahun kemudian, Presiden Joko Widodo mengumumkan lokasi IKN baru di Kaltim.

Hashim: "Ini saya mau sampaikan seolah-olah ini rezeki dari pemerintah, pemerintah seolah-olah bagi-bagi proyek kepada sejumlah petinggi atau tokoh supaya mendapat dukungan politik. Saya bisa katakan bahwa itu adalah bohong."

Tapi, sentilan oligarki tidak hanya dari Faisal Basri. Tapi, juga dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam). Jatam terkait dengan konflik hukum antara Luhut Binsar Pandjaitan dan Haris Azhar-Koordinator Kontras Fatia Maulidiyanti.

Koordinator Nasional Jatam Merah Johansyah di diskusi bertajuk Ibu Kota Baru untuk Siapa? di kantor YLBHI Jakarta, Selasa (17/12/2019), mengatakan:

Sumber: